PENDOPOSATU.ida, Pasuruan – PJ Bupati Pasuruan Andriyanto menegaskan bahwa pihaknya berkeinginan adanya keterbukaan agar tidak ada kesalahpahaman.
Hal itu dikatakan Andiyanto pada saat momen memberikan wejangan dengan LSM format dan Awak media di Pendopo Nyawiji Ngesthi Wenganing Gusti Kabupaten Pasuruan pada Jum’at (19/1/23) siang.
“Saya ingin adanya keterbukaan agar tidak ada kesalahpahaman, saya juga ingin Insan Pers dan LSM terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan” kata PJ Andriyanto
Ia juga berharap agar bisa menghadirkan sebagian Kepala OPD, bukti tanda tidak adanya alergi terhadap LSM dan wartawan.
LSM dan beberapa Media dan juga LBH Forum Rembuk Masyarakat (Format) Pasuruan ini sengaja mendatangi PJ Bupati Pasuruan untuk berdiskusi perihal beberapa hal permasalahan yang terjadi selama hampir 4 bulanan menjabat.
Ketua FORMAT, Ismail Makki mengucapkan terima kasih atas sambutan yang baik ini. Dan kedatangannya ini untuk mengkritisi kinerja Kepala BPKBD.
“Selama menjabat, enggan merespon rekan-rekan media dan LSM” ucapnya
Makki menganggap Khasani komunikasinya juga sangat jelek, dan masih adanya beberapa temuan perihal adanya dugaan pungli oleh dinas pendidikan
“Khasani kepala keuangan yang dianggap paling terburuk dan mendapat kritisi dari Ketua FORMAT” Tambah Makki
Sementara itu, Pj Bupati Andiyanto menyampaikan pihaknya pada waktu itu telah memanggil Khasani dan menegurnya.
“Terkait potongan 10% yang perkaranya sudah masuk penyelidikan di Kejari (Kejaksaan Negeri) Kabupaten Pasuruan” kata PJ. Bupati Pasuruan
Sementara itu, H.S.Samiaji, Ketua LPK Indonesia Bersatu juga menyampaikan banyak keluhan perihal dampak tambang serta reklamasi yang tidak di jalankan penambang dimana berdampak bagi rakyat Pasuruan.
“disaat hujan menyebabkan banjir karena lahan hijau dan resapan berkurang, juga dirasa menurunnya debit mata air di berbagai daerah, Meskipun kewenangan perijinan ada di provinsi tetapi efek sosial langsung kepada masyarakat.’ Ujar Kaji panggilan akrabnya.
“Tambang Pasuruan dianggap salah satu pendapatan retribusi terbesar juga di pemerintahan, atas dugaan permainan pembayaran retribusi pun diminta pemerintah untuk mengawasi langsung di Dinas Pendapatan Daerah” pintanyaK
Kaji berharap PJ Bupati agar mengevaluasi serta agar tidak mengeluarkan rekomendasi WIUP tata ruang untuk tambang di kawasan resapan air di atas Umbulan atau di kecamatan Winongan. (hil)
Penulis : Hilda
Editor : Dudung
Sumber Berita : Liputan
