Malang, pendoposatu.id – Pemerintah Kabupaten Malang terus memperkuat sistem pelayanan bagi penyandang disabilitas melalui penguatan kelembagaan dan deteksi dini gangguan tumbuh kembang anak. Langkah tersebut ditegaskan dalam kegiatan penguatan tata laksana layanan disabilitas yang digelar di Kota Malang, Selasa (12/5/2026).
Wakil Bupati Malang, Latifah Shohib, menyatakan bahwa Pemkab Malang telah memiliki komitmen kuat dalam penanganan penyandang disabilitas, termasuk dukungan regulasi yang menjadi dasar penganggaran program pembinaan dan pelayanan.
“Peraturan daerahnya sudah ada, sehingga pemerintah memiliki dasar hukum untuk memberikan anggaran dalam pembinaan anak-anak disabilitas di Kabupaten Malang,” ujar Latifah usai kegiatan.
Menurutnya, program penguatan layanan disabilitas tersebut merupakan kerja sama yang mendapat dukungan pendanaan luar negeri dan telah dua kali dilaksanakan di Kabupaten Malang. Ia menilai dukungan itu menjadi bentuk perhatian besar terhadap penanganan disabilitas di daerah.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah unsur dilibatkan mulai dari OPD terkait, lembaga pendidikan, yayasan sosial, hingga tenaga kesehatan dari puskesmas. Latifah mengatakan sebagian besar layanan pendidikan bagi anak disabilitas di Kabupaten Malang masih banyak ditopang yayasan.
“Ada perwakilan lembaga pendidikan dan yayasan yang selama ini ikut membantu penanganan anak-anak disabilitas,” katanya.
Pemkab Malang juga berupaya memberikan dukungan kepada lembaga-lembaga tersebut melalui program stimulasi anggaran agar pelayanan terhadap penyandang disabilitas semakin optimal.
“Kalau belum bisa memberikan anggaran besar, paling tidak ada dukungan untuk menggerakkan kegiatan lembaga yang membantu pemerintah menangani anak disabilitas,” jelasnya.
Selain pelayanan pendidikan dan sosial, Pemkab Malang juga menaruh perhatian terhadap kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Latifah menyebut pemerintah wajib menyediakan kuota tenaga kerja disabilitas sebesar dua persen, sedangkan BUMN dan BUMD sebesar satu persen.
Namun demikian, ia menilai proses seleksi tetap harus memberikan perlakuan khusus sesuai kondisi penyandang disabilitas.
“Mereka anak-anak istimewa sehingga harus diperlakukan secara istimewa juga,” tegasnya.
Ia mencontohkan penyandang tuna rungu dan tuna wicara yang dinilai memiliki fokus tinggi dalam menyelesaikan pekerjaan administrasi.
“Kadang mereka lebih fokus dalam bekerja sehingga hasilnya juga lebih maksimal,” ungkap Latifah.
Sementara itu, Plt Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, drg. Imam Masuda, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memperkuat layanan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang atau SDIDTK.
Menurutnya, deteksi sejak dini sangat penting agar anak-anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang bisa segera mendapatkan penanganan sesuai hak dan kebutuhannya.
“Kalau ditemukan sejak dini, penanganannya bisa dilakukan lebih optimal,” kata Imam.
Ia menjelaskan, puskesmas menjadi ujung tombak dalam proses deteksi dini karena sebagian besar layanan SDIDTK dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan posyandu.
Selain tenaga kesehatan, kader posyandu juga dilibatkan untuk membantu pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita di masyarakat.
“Kalau ada indikasi disabilitas saat layanan posyandu, kader akan melaporkan kepada tenaga kesehatan untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.
Melalui penguatan kelembagaan tersebut, Pemkab Malang berharap seluruh OPD, stakeholder, organisasi profesi hingga pihak swasta dapat berkolaborasi menciptakan Kabupaten Malang yang ramah terhadap penyandang disabilitas.
“Penanganan disabilitas tidak bisa hanya dilakukan pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan semua pihak,” pungkas Imam.
Penulis : nes
