PUSDEK Ingatkan Sekolah tidak Menjual Seragam saat Penerimaan Siswa Baru

- Redaksi

Kamis, 3 Juli 2025 - 09:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Asep Suriaman, S. Psi, Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (PuSDeK)

Asep Suriaman, S. Psi, Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (PuSDeK)

PENDOPOSATU.ID, MALANG – Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek) ingatkan sekolah-sekolah untuk tidak menjual baju seragam maupun bahan seragam siswa dalam Sistem Pemenriaan Murid Baru (SPMB) 2025. Sekolah juga tidak boleh menjadikan pembelian bahan atau baju seragam sebagai syarat wajib daftar ulang.

Asep Suriaman, S. Psi, Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (PuSDeK) mengatakan, praktik berjualan bahan dan baju seragam banyak ditemukan dan dikeluhkan masyarakat pada SPMB tahun ini di sekolah-sekolah (madrasah) Negeri.

“Bahkan, pembelian seragam di sekolah dijadikan persyaratan daftar ulang,” kata Asep, Rabu (02/07/2025)

Terkait aturan larangan jual seragam di sekolah, Asep menjelaskan, hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 17 Tahun 2010 pasal 181 dan 198.

“Baik pendidikan, tenaga pendidik, dewan pendidikan, maupun komite sekolah/madrasah dilarang untuk menjual bahan atau baju seragam,” jelasnya.

Berikut isi pasal 181 PP No 17 Tahun 2010, Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang,

a. Menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.

b. Memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan.

c. Melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik.

d. Melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal yang sama juga tertuang dalam pasal 198 PP No 17 Tahun 2010, bahwa Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.

Baca Juga :  15 Tahun Setia Mengabdi, Eks Pengawal Artis Dibuang Mandala Finance Tanpa Pesangon

b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan.

c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung.

d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung.

e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

Lebih lanjut dalam Permendikbud No. 50 Tahun 2022 pasal 12, diatur bahwa sekolah tidak boleh mengatur kewajiban dan/atau memberikan pembebanan kepada orangtua atau wali peserta didik untuk membeli pakaian seragam sekolah baru.

“Ketentuan ini berlaku baik setiap kenaikan kelas dan atau pada penerimaan peserta didik baru,” terangnya.

Asep menambahkan, pengadaan pakaian seragam sekolah merupakan tanggung jawab orang tua atau wali siswa, bukan tanggung jawab sekolah atau madrasah.

“Boleh bantu sediakan seragam, prioritas untuk Siswa tidak mampu, aturan ini tertuang dalam Permendikbud No 50 Tahun 2022 pasal 12 ayat 1,” ujarnya.

Pada pasal 12 ayat 2 Permendikbud tersebut, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, sekolah, dan masyarakat maksimal dapat membantu pengadaan pakaian seragam sekolah dan pakaian adat bagi peserta didik.

Bantuan pengadaan pakaian seragam ini diprioritaskan bagi siswa yang kurang mampu secara ekonomi.

“Sekolah tidak menjual baju atau bahan baju, apalagi mewajibkan membeli di sekolah dan menjadikan pembelian seragam di sekolah untuk persyaratan daftar ulang. Justru sebaliknya, pihak sekolah membantu pengadaan bagi peserta didik yang tidak mampu,” kata Asep.

Oleh sebab itu, Asep berharap para orang tua siswa dibebaskan beli seragam sekolah di tempat yang diinginkan.

“Kalau sekolah menjual seragam itu tidak betul, artinya orangtua siswa itu diberi keleluasaan beli seragam sesuai yang dipersyaratkan sekolah di mana pun, bisa di pasar, yang jelas bukan di sekolah atau koperasi sekolah” kata Asep.

Baca Juga :  Wali Kota Malang Tekankan Sinergi Warga dan Pemerintah sebagai Kunci Mitigasi Bencana

Jika masih ada tekanan dan intimidasi kepada walimurid agar orangtua siswa membeli bahan seragam tetap di sekolah, walimurid bisa mengadu ke layanan PuSDeK di hotline 082257228899, atau nomor WA Asep 0817617616.

Penulis : Gus

Editor : Redaksi

Berita Terkait

ADD 2026 Desa Oro-oro Ombo Wetan Lanjutkan Infrastruktur Pavingisasi Tahap Awal
Warga Perumahan Banjararum Tagih PSU Fisik Tak Kunjung Rampung
Ultah KPJ ke-44 Meriah, Anto Baret Soroti Fenomena “Omong Kosong”
Viral Menu MBG Ramadan di Malang, DPRD Soroti Dugaan Harga di Bawah Rp8 Ribu dan Kualitas Gizi Dipertanyakan
Perkuat Gizi Anak dan Tekan Stunting, Pemkab Malang Resmikan Dapur MBG di Kalipare
Sepak Bola Persahabatan Antar Instansi Pererat Kebersamaan di Kabupaten Malang
Terseret Arus Sungai, Warga Kasembon Malang Tewas Terjepit Pintu Air DAM Kali Manten
Derita Preeklampsia Parah, Warga Kepanjen Kabupaten Malang Terancam Kehilangan Penglihatan, Butuh Uluran Tangan

Berita Terkait

Sabtu, 9 Mei 2026 - 09:00 WIB

Polisi Tetapkan Tiga Tersangka Kerusuhan Pantai Wedi Awu, Satu Provokator Segera Menyusul

Minggu, 26 April 2026 - 04:38 WIB

Diskoperindag Pasuruan Genjot UMKM 2026, Fokus Permodalan, Digitalisasi Keuangan, dan Peningkatan Daya Saing

Kamis, 23 April 2026 - 04:24 WIB

Polemik Kepemilikan Unuba Memanas, PCNU Bangil Tegas Bantah Klaim Sepihak dan Siap Tempuh Jalur Hukum

Kamis, 16 April 2026 - 18:41 WIB

Puluhan Siswa MAN 1 Pasuruan Lolos SNBP dan SPAN-PTKIN 2026, Tembus Kampus Top Nasional

Rabu, 15 April 2026 - 01:50 WIB

DLH Pasuruan Kucurkan Rp15,2 M untuk Atasi Krisis Sampah 2026

Jumat, 10 April 2026 - 21:33 WIB

Habib Mustofa Alaydrus Gelar Ngunduh Mantu di Bangilan Tuban, Dihadiri Gus Baha, PBNU, dan Ulama Nasional

Rabu, 8 April 2026 - 20:56 WIB

Warga Kedungringin Desak Pemkab Pasuruan Bangun Jembatan, Banjir Sebulan Tak Kunjung Teratasi

Rabu, 8 April 2026 - 17:07 WIB

Polres Malang Bekuk Pelaku Pembobolan Rumah Saat Warga Salat Id

Berita Terbaru

Ket foto. Wakil Bupati Malang, Hj Lathifah Shohib saat membuka acara peran serta disabilitas

Kabupaten Malang

Pemkab Malang Fokus Perkuat Deteksi Dini dan Layanan Disabilitas Anak

Selasa, 12 Mei 2026 - 20:45 WIB