Ket foto. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang, Agus Widodo saat menerima penghargaan dari Kementrian Dalam Negeri RI
Spread the love
Malang, pendoposatu.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang bersiap melangkah lebih jauh dalam memperkuat kerukunan dan stabilitas sosial masyarakat. Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Pemkab Malang akan merealisasikan program Kampung Harmoni yang dirancang sebagai proyek percontohan, tidak hanya di Jawa Timur, tetapi juga di tingkat nasional.
Kepala Kesbangpol Kabupaten Malang, Agus Widodo, menegaskan bahwa program Kampung Harmoni akan mulai diimplementasikan secara bertahap di sejumlah desa terpilih. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas diraihnya Penghargaan Indeks Harmoni Indonesia (IHanI) Tahun 2025 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.
“Program Kampung Harmoni ini akan kami jalankan secara berkelanjutan. Harapannya, desa-desa di Kabupaten Malang bisa menjadi contoh nyata bagaimana harmoni sosial dibangun dan dijaga, sehingga layak menjadi pilot project di tingkat provinsi hingga nasional,” ujar Agus Widodo saat ditemui awak media, Kamis (20/11/2025).
Agus menjelaskan, konsep Kampung Harmoni disusun berdasarkan empat dimensi utama yang menjadi indikator penilaian Indeks Harmoni Indonesia. Keempat dimensi tersebut meliputi ketahanan ekonomi wilayah, ketahanan sosial, pelestarian budaya, serta pengelolaan keberagaman masyarakat.
Menurutnya, harmoni bukan berarti meniadakan konflik sama sekali. Justru, yang paling penting adalah kemampuan masyarakat dan pemerintah desa dalam mengelola potensi konflik agar tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih besar.
“Konflik sosial pasti ada, baik kecil maupun besar. Namun yang terpenting adalah bagaimana melakukan manajemen konflik secara bijak, sehingga tidak mengemuka dan tidak menimbulkan dampak yang lebih luas,” tegasnya.
Dengan dikembangkannya Kampung Harmoni, Pemkab Malang menargetkan terciptanya lingkungan desa yang mampu menekan potensi gesekan sosial, sekaligus memperkuat solidaritas antarwarga dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk.
Sebelumnya, Kabupaten Malang resmi menerima Piagam Penghargaan Indeks Harmoni Indonesia (IHanI) 2025 dalam acara yang digelar di Jakarta pada pertengahan November 2025. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Agus Widodo mewakili Bupati Malang.
Piagam penghargaan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dr. Bahtiar, M.Si, atas nama Menteri Dalam Negeri. Pengakuan ini menempatkan Kabupaten Malang sebagai salah satu daerah yang dinilai berhasil menjaga keharmonisan sosial melalui program-program strategis lintas sektor.
Acara penganugerahan yang berlangsung di salah satu gedung Kemendagri, kawasan Gambir, Jakarta Pusat, dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan daerah dalam mengukur dan menerapkan Indeks Harmoni Indonesia yang mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, serta ketahanan nasional di tingkat daerah.
Dengan capaian ini, Pemkab Malang optimistis program Kampung Harmoni dapat menjadi fondasi kuat dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat.
