Kontroversi Penalti Penahanan Ijazah: Amul Massage Mengaku Mendapat Restu Disnaker!

- Redaksi

Rabu, 30 April 2025 - 13:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

PENDOPOSATU.ID, KOTA MALANG – Kebijakan penalti yang diterapkan Amul Massage Syariah bagi karyawan yang mengundurkan diri sebelum masa kontrak usai dan yang diputus kontrak secara sepihak serta Gaji yang tidak dibayarkan berbuntut panjang. Perwakilan Amul Massage mengklaim penahanan Ijazah yang dilakukan prosesnya sudah mendapat restu dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Rabu (30/04/2025)

Puluhan mantan karyawan akhirnya mendapatkan bantuan hukum dari Gunadi Handoko & Partners yang Ijazahnya disandera hingga denda penalti yang mencapai jutaan rupiah dilunasi untuk menebus dokumen asli tersebut.

Lebih ironis lagi, pihak Amul Massage yamg memiliki hampir 70-an karyawan tersebut berani mengklaim bahwa praktik kontroversial ini telah “dikonsultasikan” dan mendapat lampu hijau dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

Pengakuan blak-blakan dari Fitri yang menjadi perwakilan Amul Massage Syariah yang menyebut penahanan ijazah sebagai “jaminan kesukarelaan” dan memberlakukan penalti bagi karyawan yang memutus kontrak sebelum masa kerja berakhir.

Hal ini jelas-jelas mengundang tanya besar, apakah “kesukarelaan” tersebut adalah bentuk lain pemaksaan terselubung, mengingat posisi tawar karyawan yang lemah?

Saat dikonfirmasi jurnalis Pendoposatu.id di kantornya, pihak Amul Massage tersebut menerangkan jika masalah Ijazah yang ditahan merupakan jaminan kerja yang sudah disampaikan saat tahap interview dan tes teknik. Jika pelamar dipanggil, diterima, dan bersedia tanda tangan kontrak, artinya mereka menyetujui aturan tersebut.

“Mereka sudah tahu kalau mereka dipanggil, keterima dan mereka datang mau tanda tangan berarti kan mereka menyetujui dengan aturan penahanan ijasah,” terang Fitri (28/04).

“Sekarang begini, di kontrak sudah tertulis ijasah bisa keluar kalau tidak bawa uang setoran, semua inventaris yang diberikan dari kantor ini sudah dikembalikan,” ujarnya.

Fitri Mengatakan jika kebanyakan yang keluar ini belum selesai masa kontrak atau sudah selesai kontrak, dimana sebelumnya juga sudah dijelaskan ada penalti. Kalau masa kontrak belum selesai mereka resign itu kena penalti.

Baca Juga :  Kuasa Hukum Warga Minta BPN Kota Malang Hentikan Sertifikasi Lahan Supit Urang yang Diklaim Pemkot

“Penalti ini sudah menjelaskan juga berapa hitungnya, terus apa-apa saja yang kena penalti dan besaran penalti bisa berbeda-beda setiap kontrak,”

Salah satu karyawan pria Amul Massage yang mendampingi Fitri bahkan berani menjamin kalau mereka (eks Karyawan Amul massage) yang keluar, dikarena membawa uang setoran dan inventaris kantor.

“Kalau saya melihat kebanyakan teman-teman itu suruh jujur, mereka yang keluar ini membawa setoran, bawa inventaris, saya berani jamin mereka bawa (setoran),” tandasnya.

Yang mencengangkan, saat disinggung mengenai potensi tabrakan dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 42 yang secara tegas melarang perusahaan menahan dokumen asli pekerja sebagai jaminan, jawaban Fitri justru mengarah pada klaim sudah konsultasi dan mendapat restu Disnaker.

“Kalau masalah aturan pergub, kontrak kami kan sudah dikonsultasikan ke Disnaker juga,” jelasnya.

Disinggung apakah pihak Disnaker mengetahui proses tersebut, Fitri dengan mengiyakan karena pimpinannya sudah mendapat restu.

“Iya, katanya pimpinan saya seperti itu. Kata Disnaker nggak apa-apa.” ujarnya enteng.

Pernyataan klaim sepihak perwakilan Amul Massage tersebut semakin menggelitik dan menimbulkan kecurigaan atas klaim sepihak Amul Massage yang mengatasnamakan Disnaker untuk melegitimasi sistem pinalti dalam kontraknya.

Sementara, Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan yang dikonfirrmasi melalui pesan Whatsapp menyampaikan saat ini masih ada giat Musrenbang dan surat dari kuasa hukum Gunadi Handoko baru diterima hari ini.

“Surat dari pengacara baru kami terima hari ini mas. Segera tim naker akan menindaklanjuti atas pengaduan tertulis tersebut dengan mengundang pihak pengusaha dan pihak pengacara,” ujarnya pada awak media pada Rabu (30/04/2025).

Namun begitu, saat dikonfirmasi terkait klaim Amul Massage, Arif menjawab belum ada pihak AMS yang datang ke Disnaker.

Baca Juga :  Basecamp Amul Massage Syariah Diam-diam di Santroni Disnaker, Ada Apa?

“Belum ada pihak AMS yang ke kantor kami mas, yang masuk pemberitahuan/surat baru dari pengacara,” pungkas Arif.

Sementara itu, Gunadi Handoko & Partner yang Kuasa Hukum puluhan eks Karyawan, hari ini secara resmi sudah melayang somasi yang ditujukan ke Amul Massage Syariah. (Gus)

Penulis : Gus

Editor : Redaksi

Berita Terkait

ADD 2026 Desa Oro-oro Ombo Wetan Lanjutkan Infrastruktur Pavingisasi Tahap Awal
Warga Perumahan Banjararum Tagih PSU Fisik Tak Kunjung Rampung
Ultah KPJ ke-44 Meriah, Anto Baret Soroti Fenomena “Omong Kosong”
Viral Menu MBG Ramadan di Malang, DPRD Soroti Dugaan Harga di Bawah Rp8 Ribu dan Kualitas Gizi Dipertanyakan
Perkuat Gizi Anak dan Tekan Stunting, Pemkab Malang Resmikan Dapur MBG di Kalipare
Sepak Bola Persahabatan Antar Instansi Pererat Kebersamaan di Kabupaten Malang
Terseret Arus Sungai, Warga Kasembon Malang Tewas Terjepit Pintu Air DAM Kali Manten
Derita Preeklampsia Parah, Warga Kepanjen Kabupaten Malang Terancam Kehilangan Penglihatan, Butuh Uluran Tangan

Berita Terkait

Sabtu, 9 Mei 2026 - 09:00 WIB

Polisi Tetapkan Tiga Tersangka Kerusuhan Pantai Wedi Awu, Satu Provokator Segera Menyusul

Minggu, 26 April 2026 - 04:38 WIB

Diskoperindag Pasuruan Genjot UMKM 2026, Fokus Permodalan, Digitalisasi Keuangan, dan Peningkatan Daya Saing

Kamis, 23 April 2026 - 04:24 WIB

Polemik Kepemilikan Unuba Memanas, PCNU Bangil Tegas Bantah Klaim Sepihak dan Siap Tempuh Jalur Hukum

Kamis, 16 April 2026 - 18:41 WIB

Puluhan Siswa MAN 1 Pasuruan Lolos SNBP dan SPAN-PTKIN 2026, Tembus Kampus Top Nasional

Rabu, 15 April 2026 - 01:50 WIB

DLH Pasuruan Kucurkan Rp15,2 M untuk Atasi Krisis Sampah 2026

Jumat, 10 April 2026 - 21:33 WIB

Habib Mustofa Alaydrus Gelar Ngunduh Mantu di Bangilan Tuban, Dihadiri Gus Baha, PBNU, dan Ulama Nasional

Rabu, 8 April 2026 - 20:56 WIB

Warga Kedungringin Desak Pemkab Pasuruan Bangun Jembatan, Banjir Sebulan Tak Kunjung Teratasi

Rabu, 8 April 2026 - 17:07 WIB

Polres Malang Bekuk Pelaku Pembobolan Rumah Saat Warga Salat Id

Berita Terbaru

Ket foto. Wakil Bupati Malang, Hj Lathifah Shohib saat membuka acara peran serta disabilitas

Kabupaten Malang

Pemkab Malang Fokus Perkuat Deteksi Dini dan Layanan Disabilitas Anak

Selasa, 12 Mei 2026 - 20:45 WIB