PENDOPOSATUID,- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak bakal digelar tahun ini bahkan, sudah tinggal hitungan bulan lagi. Namun, kontestasi pesta demokrasi itupun tak lepas dari tangan tangan para ‘Cukong politik’ yang ikut serta atau andil dalam kontestasi lima tahunan itu.
Berdasarkan survei Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2018 memperlihatkan adanya 82,3 persen dari calon kepala daerah yang diwawancarai mengakui adanya donatur dalam pendanaan pilkada.
Menanggapi adanya Cukong Politik atau Bandar Pilkada khususnya di Wilayah Malang Raya Fajar SH Inisiator Dialogika Kamisan mendukung untuk menolak calon kepala daerah dibiayai cukong atau bos. Menurutnya, sistem perpolitikan Indonesia memungkinkan terjadi kepenting “Cukong” atau pemodal, karena negara tidak memfasilitasi kebutuhan setiap kontestan.
“Negara tidak memfasilitasi para calon ini, Sehingga Cukong menangkap peluang itu, apalagi banyak calon pejabat yang berhasrat ingin maju tapi tidak punya modal” Ujar Fajar, Sabtu (20/07/2024).
Jika negara menyediakannya kata Fajar, Maka “Equality Before The Law” atau kesetaraan hukum termasuk cara berpolitik yang sehat dapat terwujud.
“Kebutuhan kampanye itu pakai modal, kalau negara menyediakan semua perangkat yang dibutuhkan mulai dari yang dipilih sampai pemilih akhirnya pesta demokrasi yang suci bisa tercapai” Lanjutnya.
Fajar memberikan contoh, Negara membuatkan Iklan kampanye dengan menampilkan seluruh Calon “akhirnya aturan hukum tegas “siapapun yang nantinya maju tidak perlu mengeluarkan dana kampenye dengan memasang banner diberbagai tempat termasuk politik uang,” ungkapnya.
Lebih lanjut Fajar menjelaskan, Apa yang terjadi saat ini Banyak pejabat terpilih disibukan dengan upaya mengembalikan modal investor selama kampanye, Akhirnya kepentingan menjabat sebagai kepala daerah jadi berubah.
“Potensi terjadinya korupsi dan bagi – bagi proyek masih bisa terjadi apabila sistem Perpolitikan begini dan ini juga bisa terjadi di Malang Raya” Katanya.
Saat ditanya bagaimana posisi masyarakat harus bersikap, Fajar menyampaikan bahwa masyarakat hanya mengkonsumsi apa yang ditampilkan dan disajikan oleh negara , termasuk sistem politik yang sudah terbangun
“Perpolitikannya caranya begitu ya masyarakat hanya mengikuti. Harusnya negara menyediakan semuanya termasuk edukasi masyarakat,” imbuhnya.
Situasi Politik di Indonesia ia berpendapat, ikut andilnya cukong sebagai penyandang dana dalam membiayai para calon kepala daerah yang ikut pilkada itu berimplikasi pada korupsi kebijakan. Untuk itu mari ‘Kita stop pendanaan Cukong politik atau bandar politik di Pilkada Malang Raya.
![IMG_20240824_154112[1]](https://pendoposatu.id/wp-content/uploads/2024/08/IMG_20240824_1541121.jpg "Anton Mantan Koruptor Tak Bisa Jadi Calon Walikota Malang?")
