MALANG, pendoposatu.id- Carut marutnya peristiwa yang terjadi di kawasan Bendungan Lahor Kabupaten Malang, justru membias kemana-mana. Pasalnya, hal ini dinilai tidak cukup diselesaikan hanya dengan memproses insiden kekerasan yang terjadi di Gedung DPRD Kabupaten Malang beberapa waktu lalu.
Menanggapi polemik tersebut, kini Ketua PC GP Ansor Kabupaten Malang, H. Fatkhurrrozi meminta pemerintah dan aparat penegak hukum turut membuka persoalan yang menjadi latar belakang polemik tersebut. “Saya harapkan, Pemerintah Kabupaten Malang dan Polres Malang menelusuri secara menyeluruh dan secara transparan mengenai legalitas sejumlah usaha yang disebut berkaitan dengan polemik Lahor” katanya saat dikonfirmasi via telpon, Jumat (18 September 2026).
“Karena proses hukum terhadap dugaan kekerasan tetap harus berjalan. Namun, pada saat yang sama, akar persoalan yang memicu munculnya keberatan dan kegaduhan juga perlu diperiksa secara terbuka,” tambahnya.
Rozi sapaan akrabnya menyampaikan “kasus kekerasannya silakan diproses sampai tuntas, tetapi akar persoalannya juga jangan berhenti begitu saja. Kami meminta Pemkab Malang dan Polres Malang turun dan bergerak, periksa dan buka secara terang legalitas usaha yang dipersoalkan di Lahor,” tegasnya.
Menurut Rozi, pihaknya menerima informasi dan melakukan pemantauan mengenai aktivitas usaha di kawasan tersebut. Maka adanya dugaan aktivitas usaha hiburan karaoke serta dugaan praktik prostitusi yang dinilai meresahkan sebagian masyarakat. “Saya tegaskan informasi tersebut tidak boleh berhenti sebagai tudingan, pemerintah dan aparat diminta turun langsung untuk memastikan fakta di lapangan, termasuk memeriksa legalitas serta perizinan usaha yang dimaksud” ujarnya.
“Perlu diingat, kami tidak akan menuduh tanpa dasar pemeriksaan. Karena itu, turun ke lapangan. Cek usaha karaokenya, cek perizinannya dan selidiki dugaan praktik prostitusinya. Kalau informasi itu tidak benar, sampaikan kepada publik. Tetapi kalau terbukti ada pelanggaran, tindak tegas,” tambahnya.
Selain legalitas usaha, PC GP Ansor juga meminta pemerintah dan kepolisian agar mendalami latar belakang keberatan soal bendungan lahor yang sebelumnya disampaikan pihak yang melakukan protes di DPRD Kabupaten Malang.
“Harus ada pemeriksaan tersebut dan sifatnya penting untuk memastikan apakah aspirasi yang disampaikan memang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara luas atau terdapat kepentingan tertentu dibaliknya” paparnya.
Oleh karena itu, PC GP Ansor Kabupaten Malang mendorong Pemkab Malang melalui Satpol PP dan perangkat daerah terkait melakukan verifikasi lapangan. Polres Malang juga diminta melakukan pendalaman apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang masuk dalam ranah hukum.
“Kami berharap, peristiwa ini jangan sampai berhenti pada insiden kekerasannya, sementara akar persoalannya hilang. Prinsip kami jelas: kalau benar, lindungi. Kalau melanggar, tindak” tutupnya.(Dir)
