PENDOPOSATU.ID, KOTA MALANG – Tiga pakar hukum dari Universitas Widyagama, Universitas Islam Malang (Unisma), dan Universitas Merdeka (Unmer) Malang baru-baru ini menyampaikan pandangan krusial terkait arah pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Rabu (28/05/2025).
Menanggapi webinar sosialisasi RKUHAP oleh Kemenkumham RI, mereka tidak hanya menyambut baik upaya reformasi, tetapi juga menekankan urgensi mewujudkan keadilan substantif dan kepastian hukum sebagai ruh dari sistem peradilan pidana yang baru.
Dr. Ibnu Subarkah, Dekan Fakultas Hukum Universitas Widyagama, menegaskan bahwa perubahan KUHAP harus melampaui sekadar revisi pasal.
“Kami memandang pelaksanaan webinar ini sangat penting sebagai bentuk harmonisasi perspektif antar lembaga pendidikan hukum dan pemerintah,” ujarnya.
“Materi yang disampaikan merefleksikan harapan akan KUHAP yang mampu mewujudkan keadilan prosedural dan perlindungan hukum bagi semua pihak,” imbuhnya.
Menurutnya, ini adalah momentum untuk mentransformasi nilai-nilai hukum agar benar-benar selaras dengan dinamika masyarakat dan menyoroti pentingnya mewujudkan equality before the law, peradilan yang cepat, dan kepastian hukum.
“Kita berharap pembaruan ini tidak hanya menyentuh aspek normatif, tetapi juga membangun kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.
“Keadilan itu mahal, maka setiap individu yang mengakses pengadilan harus mendapatkan perlakuan yang sama. Dari webinar, kami menangkap urgensi memperkuat asas prosedural dalam hukum acara pidana, yang akan menjadi titik tolak KUHAP baru di tahun 2026,” bebernya.
Senada, Dr. Arfan Kaimuddin dari Unisma menyoroti harapan agar RKUHAP mampu mengefisienkan proses hukum tanpa mengorbankan hak-hak tersangka maupun korban.
Sementara itu, Dr. Faturahman dari Unmer Malang menekankan perlunya RKUHAP yang responsif dan rekonstruktif, mampu menjawab tantangan riil dalam praktik peradilan pidana.
Ia juga menyinggung pentingnya kejelasan tugas dan wewenang antar aparat penegak hukum.
Sikap proaktif para akademisi Malang ini menyoroti harapan besar agar RKUHAP yang akan diberlakukan kelak benar-benar mampu menjadi landasan sistem peradilan pidana yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil secara substansial
Selain itu juga memberikan kepastian hukum yang terukur bagi seluruh warga negara dan menekankan pentingnya pembaruan KUHAP sebagai pijakan sistem peradilan pidana yang adil, efisien, dan berpihak pada keadilan substantif.
Penulis : Gus
Editor : Redaksi
