PENDOPOSATU.ID, KOTA MALANG – DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di ruang paripurna DPRD Kota Malang, Kamis (11/9), dengan dihadiri jajaran Forkopimda dan sejumlah pejabat daerah.
Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, menyampaikan apresiasinya atas sinergi DPRD dan Pemerintah Kota dalam menyusun perubahan anggaran yang dianggap strategis untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
“Pendapatan daerah mengalami kenaikan Rp13 miliar, berasal dari PAD sebesar Rp6 miliar dan transfer pusat Rp7 miliar. Total APBD kita saat ini mencapai Rp2,7 triliun, dengan penutup defisit melalui Silpa tahun sebelumnya sebesar Rp204 miliar,” ungkap Ali.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Malang II, Trio Agus Purwono, menegaskan bahwa alokasi anggaran dalam perubahan APBD tahun ini difokuskan pada sektor-sektor krusial. Salah satunya untuk pendidikan, terutama pemenuhan insentif guru PAUD yang sebelumnya masih mengalami kekurangan.
“Pendidikan menjadi prioritas karena ada kebutuhan tambahan insentif guru PAUD. Selain itu, disiapkan pula anggaran rehabilitasi sekolah sekitar Rp2,4 miliar yang akan menyasar 10 sekolah, menyesuaikan kondisi kerusakannya,” jelas Trio Agus.
Selain pendidikan, pembahasan juga menyoroti revitalisasi Pasar Besar Malang. DPRD menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam memastikan keberlanjutan pengelolaan pasar tradisional terbesar di Kota Malang tersebut.
“Revitalisasi Pasar Besar masih menjadi pekerjaan rumah. Pilihannya antara rekondisi atau pembangunan ulang. Relokasi yang dianggarkan Rp8 miliar sempat terkendala karena adanya perbedaan pandangan di kalangan pedagang. Padahal, dukungan penuh pedagang menjadi syarat agar pemerintah pusat dapat memberikan bantuan,” papar Trio Agus.
Menanggapi hal itu, Ali Muthohirin menegaskan bahwa meski kondisi keuangan daerah terbatas, Pemkot Malang tetap berkomitmen memperjuangkan revitalisasi pasar, sembari mengutamakan sektor lain sesuai rekomendasi Banggar.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting sebelum masuk ke tahap berikutnya, yakni pandangan akhir fraksi-fraksi dan penetapan bersama Ranperda Perubahan APBD 2025 pada awal Oktober mendatang, setelah mendapat persetujuan Gubernur Jawa Timur.
Penulis : Yoen
Editor : Gus
