PENDOPOSATU.ID, KOTA MALANG – Perhelatan akbar Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX Jawa Timur 2025 di Kota Malang dibuka dengan sebuah drama yang menghebohkan. Di balik kemegahan panggung dan sorak-sorai penonton, muncul tudingan tajam yang menyebut pemerintah daerah Malang Raya, selaku pembiaya utama, “dihina” di acara yang mereka danai.
Syafriil M yang merupakan salah satu aktivis Malang, terkait penempatan kursi kepala daerah Malang yang menjadi tuan rumah saat Opening Ceremony Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX Jawa Timur 2025 stadion Gajayana pada Sabtu (28/6) mengkritik keras hal tersebut.
“Celaka duabelas, kepala daerah alias Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Bupati Malang justru diberikan tempat duduk yang tidak mencerminkan bentuk penghormatan kepada kepala daerah yang justru membiayainya,” kritik pria yang akrab disapa Caping ini.
Menurutnya, kepala daerah yang menjadi tuan rumah notabene adalah penyumbang anggaran lebih dari Rp 2,5 miliar dari APBD Malang justru diberi tempat duduk di “pinggir”, hal tersebut bisa dianggap sebagai perlakuan yang ironis di acara yang dibiayai oleh pajak rakyat Malang.
“Kepada Semua Orang agar diketahui bahwa pembukaan Porprov Jatim 2025 di Kota Malang mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 2,5 miliar dari APBD Kota Malang,” beber pria yang juga merupakan perwakilan KONI Kota Malang ini.
Caping menyindir perlakuan tersebut sangat tidak pantas dan menyebut mereka ini yang di kursi kehormatan tidak berkontribusi malah terkesan menghina yang memiliki hajat.
“Wes gak buwuh, sing nduwe hajat malah dihinakan, blaen.. blaen.. blaen,” kritiknya pedas.
Ironisnya, barisan paling depan justru didominasi oleh rombongan anggota dewan provinsi Jawa Timur dan para pengikutnya yang tidak memiliki kontribusi dalam Porprov IX.
“Justru yang mendominasi tempat duduk terdepan adalah para anggota dewan propinsi jawa timur dan pengikut nya yang masih dipertanyakan sumbangsihnya terhadap porprov IX Jawa Timur,” bebernya.
Pernyataan Caping ini secara langsung menantang kontribusi nyata dari para tamu kehormatan tersebut. Ia menuding mereka tidak memiliki sumbangsih yang jelas terhadap perhelatan akbar ini.
“Bahkan gubernur buah-buahan Jawa Timur juga tidak jelas kontribusinya.” tegasnya menyindir Gubernur Jatim karena kontribusinya tidak jelas.
Kejadian ini membuka pertanyaan besar, atas dasar apa penentuan kursi kehormatan ini diputuskan? Apakah ini hanya masalah protokol, atau ada intrik lain di baliknya?.
Peristiwa ini ahirnya juga menyeret isu yang lebih besar mengenai transparansi penggunaan dana publik dan etika protokoler dalam acara kenegaraan.
Dengan dana rakyat yang digelontorkan, publik berhak tahu apakah pengeluaran tersebut sebanding dengan hasilnya dan apakah penghormatan kepada para pemangku kebijakan daerah sudah sesuai.
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Kadisporapar) Kota Malang, Baihaqi saat dikonfirmasi (29/06) melalui pesan Whatsapp terkait kursi kepala daerah Malang Raya saat pembukaan Porprov 2025 yang ditempatkan di barisan belakang menjawab bahwa keputusan protokoler tersebut dilakukan Prokopim Jawa Timur.
“Penempatan kursi kepala daerah sejatim di tentukan oleh prokopim Jatim,” singkatnya.
Penulis : Gus
Editor : Redaksi
