PENDOPOSATUID, Kota Malang – Kasus Korupsi yang dialami oleh Mantan Walikota Malang M Anton atau kerap disebut Abah Anton, kini kembali mencuat. Pasalnya, sejumlah mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di era Abah Anton kembali mempermasalahkan perkara korupsi yang terungkap pada tahun 2018.
“Kami (mantan anggota dewan) di era Anton ini diputus dengan tiga perkara, yakni satu soal pokir atau yang dibahasakan dalam perkara tersebut, lalu soal upeti sebesar satu persen dan perkara soal sampah,” ungkap mantan Anggota DPRD Kota Malang yang ikut jadi Tersangka Korupsi pada era Abah Anton, dan enggan namanya disebutkan di media kepada awak media, Jumat 23/08/24.
Selain itu, para mantan Anggota DPRD itu, juga mempertanyakan sejumlah hal, terutama terkait dugaan keterlibatan mantan Wali Kota Malang periode 2018-2023, Mochammad Anton terkait perkara lain yakni, ada perbedaan putusan yang ia terima dengan putusan Mochammad Anton.
“Sedangkan dalam putusan perkara tersebut. Anton hanya dihukum atas perkara pokir saja. Sementara dua perkara lainnya, hanya dikaitkan dengan anggota dewan yang saat ini menjadi tersangka, bahkan soal upeti sebesar satu persen itu, kami menerima, ada dalam putusan. Tapi tidak ada satu pun dari kami yang mengetahui siapa pemberinya. Dan ternyata saat itu, Abah Anton masih belum ada tuntutan masalah itu ,” katanya.
Perlu diketahui bahwa putusan nomor 94/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Sby disebutkan Mochammad Anton dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana telah memenuhi unsur dalam dakwaan pertama.
Dan selanjutnya atas hal tersebut, dalam angka dua disebutkan bahwa terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun serta pidana denda sejumlah Rp 100.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan.
Menurut Praktisi Hukum Kota Malang Pangeran Artha mengatakan jika memang hal itu masih dipermasalahkan oleh sejumlah pihak, maka ada serangkain proses yang dapat dilakukan agar kasus itu dapat kembali dilakukan penyelidikan.
“Bisa saja (kembali diungkap). Asalkan memang ada Sprindik (surat perintah penyidikan) dari aparatur. Dan itu adalah sprindik baru, bukan sprindik atas kasus pokok yang sudah diputus,” ujar Okky melalui sambungan telepon.
Bahkan, jika memang dirasa ada dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) yang masih belum jernih seutuhnya, mantan anggota dewan yang turut jadi terdakwa bisa bersurat. Agar kasus itu bisa kembali dilakukan penyidikan.
“Mereka (mantan anggota dewan) bisa bersurat, bisa juga menjadi whistle blower. Bisa dibuka semuanya,” tutupnya.
