KOTA MALANG, pendoposatu.id – Gelombang dukungan terhadap rencana pengoperasian Trans Jatim Koridor 2 Malang (Rute Terminal Talangagung Kepanjen – Hamid Rusdi – Arjosari) makin tak terbendung. Berdasarkan hasil survei independen terbaru, sebanyak 90,9% masyarakat menyatakan setuju dan mendukung penuh hadirnya bus antarkota tersebut.
Rilis hasil riset sekaligus Deklarasi Dukungan Elemen Masyarakat ini digelar oleh Dewan Kampung Nuswantara (DKN) bersama 10 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan perwakilan pengemudi angkutan kota (angkot) di Gedung Pascasarjana GKB IV Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Selasa (28 Juli 2026).
Hasil Survei Persepsi Publik Trans Jatim Koridor 2 Malang
Pemaparan hasil riset disampaikan oleh Dr. Ir. George da Silva, M.Sos dari Lembaga Analisis Publik dan Otonomi Daerah (LAPODA). Riset berbasis metodologi Purposive Random Sampling.
“Survei melibatkan 750 responden pengguna angkutan umum di Malang Raya, dengan Tingkat Kepercayaan 95% dan Margin of Error 3,57%,” ungkap George.
“Sebanyak 54,5% responden menyatakan setuju dan 36,4% sangat setuju,” tambahnya.
George juga menilai layanan Trans Jatim Koridor 2 merupakan solusi konkret mengurai kemacetan serta menyediakan transportasi publik yang aman, tepat waktu, dan terjangkau,” tegas George saat memaparkan hasil survei.
“Gagasan menjadikan angkot sebagai feeder (angkutan pengumpan) modern juga meraih dukungan mutlak nyaris,” bebernya
Selain itu, menurut survei masyarakat juga menyambut baik integrasi rute feeder yang menjangkau kawasan perumahan dan zona sekolah—seperti Sawojajar, Oro-Oro Dowo, Soekarno-Hatta (Suhat), Sukun, hingga Bumiayu—menuju halte utama.
Hal tersebut menepis Kekhawatiran akan timbulnya gesekan sosial di tingkat bawah pun terbantahkan. Riset mengungkap fakta bahwa 87,8% pengemudi angkot dan ojek online yang menjadi responden meyakini kehadiran layanan bus ini tidak berdampak negatif pada pendapatan harian mereka.
Solusi Koperasi untuk Sopir Angkot dan Feeder
Ketua Dewan Kampung Nuswantara, Achmad Harun Al Rasid, menegaskan bahwa kehadiran bus Trans Jatim bukan sekadar proyek transportasi, melainkan pemenuhan hak dasar warga Malang Raya atas mobilitas yang manusiawi.
“Hasil survei membuktikan kekhawatiran konflik sosial di jalanan tidak beralasan, sopir angkot siap mendukung skema feeder, selama kesejahteraan mereka dijamin melalui wadah Koperasi,” lugas Harun.
Turut hadir dalam forum tersebut Kaprodi S3 Pascasarjana UMM Prof. Dr. Wahyudi, M.Si, Lili Ulifah dari Garis Waktu Nusantara (GWN), serta tokoh akademisi dan perwakilan ormas se-Malang Raya.
3 Desakan Utama Elemen Masyarakat kepada Pemprov Jatim.
Merespons temuan positif di lapangan, Konsorsium Elemen Masyarakat Malang Raya melayangkan tiga desakan utama kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah se-Malang Raya:
1. Kepastian Legalitas Koperasi: Segera merumuskan payung hukum dan skema pendanaan yang menjamin pendapatan harian para pengemudi angkot yang beralih menjadi armada feeder.
2. Manajemen Trayek Bebas Overlapping: Mensterilkan jalur perumahan dan zona sekolah sebagai wilayah operasional eksklusif feeder agar tidak terjadi tumpang tindih rute dengan koridor bus utama.
3. Sosialisasi & Pendampingan Inklusif: Membuka ruang dialog berkelanjutan serta pendampingan bagi komunitas pengemudi lokal demi kelancaran transisi operasional di lapangan. (Gus)
Related Posts:
Penulis : Agus Setyo
Editor : Redaksi
