ket foto. Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang Redam Guruh Krismantara S.H saat di wawancara media
Spread the love
Malang, pendoposatu.id – Anggota DPRD Kabupaten Malang dari Komisi I, Redam Guruh Krismantara, S.H., menegaskan pentingnya pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, terutama pada level eselon II, dilakukan dengan selektif dan penuh tanggung jawab.
Menurutnya, figur yang menempati posisi strategis harus memiliki integritas tinggi serta pemahaman mendalam terhadap birokrasi, sehingga roda pemerintahan bisa berjalan optimal.
“Kami harap ke depan Kabupaten Malang menjadi kabupaten yang good governance. Setiap pimpinan di jabatan tingkat eselon II maupun di bawahnya betul-betul diisi oleh orang-orang yang berintegritas, yang paham permasalahan,” tegas Redam saat ditemui di Kepanjen, Selasa (7/10/2025).
Ia mengingatkan, apabila kursi jabatan tersebut justru diisi oleh pihak yang tidak kompeten, maka hanya akan menambah beban kerja birokrasi.
“Kalau tidak diisi orang-orang yang berintegritas dan paham permasalahan, nanti malah kerja dua kali,” ujarnya.
Redam juga menyampaikan keyakinannya bahwa Bupati Malang memiliki kapasitas penuh dalam menentukan siapa figur yang layak menduduki jabatan tersebut.
“Saya rasa Bapak Bupati juga pasti sangat mengerti. Beliau sudah lama di pemerintahan, pasti tahu siapa yang pantas mengisi dan mengemban amanah,” tambahnya.
Sebagai wakil rakyat di Komisi I, ia menegaskan sikap DPRD tetap fleksibel namun tetap mengawal sesuai aturan.
“Yang jelas harapan kami di DPRD maupun saya pribadi, siapapun yang memimpin Dinas maupun Sekretaris Daerah harus orang terbaik dan wajib kita dukung,” tegas Redam.
Ia pun menekankan bahwa DPRD Kabupaten Malang akan terus mengawal pemerintahan secara objektif.
“Kalau ada keliru-kelirunya ya kita benarkan. Tapi kalau ada yang betul-betul baik dan kerjanya bagus, ya harus kita apresiasi,” tandas Redam.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah, menambahkan bahwa pihaknya menargetkan tidak ada lagi pejabat pelaksana tugas (Plt) pada akhir 2025. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kinerja pemerintahan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
