KOTA MALANG, pendoposatu.id– Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) III Malang mendorong penguatan koordinasi dan sinergi antar Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mendukung percepatan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jawa Timur (Jatim). Penguatan tersebut menjadi salah satu fokus dalam pelaksanaan Semiloka Desk Monitoring dan Evaluasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten/Kota di Provinsi Jatim Tahun 2026 yang digelar di Gedung Arjuno Bakorwil Malang, Kamis (22 Oktober 2026).
Kegiatan ini diikuti perwakilan perangkat daerah dari Kabupaten/Kota se-Jatim, khususnya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Forum tersebut menjadi ruang koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan program, mengidentifikasi berbagai tantangan, serta merumuskan langkah tindak lanjut dalam penyelenggaraan pembangunan PKP.
Kepala Bakorwil Malang, Asep Kusdinar, menegaskan bahwa pembangunan PKP tidak dapat dilakukan secara sektoral. Dibutuhkan keterpaduan kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program yang melibatkan berbagai perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Pembangunan PKP bukan hanya persoalan menyediakan rumah, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh lingkungan hunian yang layak, sehat, aman, dan berkelanjutan. Karena itu, diperlukan koordinasi yang kuat agar setiap program dan kebijakan dapat saling mendukung serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Asep.
Menurutnya, keberadaan Pokja PKP memiliki arti strategis sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Melalui forum tersebut, berbagai persoalan yang berkaitan dengan perumahan, infrastruktur permukiman, pengelolaan lingkungan, hingga dukungan pembiayaan dapat dibahas secara terpadu sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah.
Asep juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi sebagai instrumen untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai sasaran. Evaluasi tidak cukup hanya mengukur capaian administratif, tetapi perlu mengidentifikasi kesenjangan pelaksanaan, hambatan di lapangan, serta kebutuhan intervensi dan perbaikan kebijakan.
“Monitoring dan evaluasi harus menghasilkan rekomendasi yang konkret dan dapat ditindaklanjuti. Kita perlu mengetahui apa yang sudah berjalan, kendala apa yang masih dihadapi, dan langkah apa yang harus dilakukan bersama. Dengan demikian, hasil evaluasi benar-benar menjadi dasar untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Asep menjelaskan bahwa permasalahan PKP memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor, termasuk tata ruang, infrastruktur dasar, pengelolaan lingkungan hidup, serta kapasitas fiskal daerah. Oleh sebab itu, keterlibatan DPRKPCK, Bapenda, dan DLH dalam forum ini menjadi penting untuk membangun pemahaman bersama sekaligus memperkuat keterpaduan kebijakan.
Dari aspek pembiayaan, Pemda juga perlu mengoptimalkan sumber daya dan kapasitas fiskal secara terencana, disertai penjajakan alternatif pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, dari aspek lingkungan, pembangunan kawasan permukiman perlu memperhatikan kualitas sanitasi, pengelolaan sampah, ketersediaan infrastruktur dasar, dan daya dukung lingkungan.
Dalam konteks tersebut, Bakorwil Malang menjalankan peran sebagai simpul koordinasi kewilayahan yang memfasilitasi sinkronisasi pembangunan, mempertemukan kepentingan lintas sektor, serta mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang membutuhkan kerja sama antardaerah. Peran ini menjadi relevan untuk memastikan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi dapat terhubung dengan kebutuhan dan kondisi riil di kabupaten/kota.
Asep berharap, melalui Semiloka Desk Monitoring dan Evaluasi Pokja PKP Tahun 2026, terbangun kesamaan persepsi dan komitmen antar pemangku kepentingan untuk memperkuat tata kelola pembangunan PKP di Jatim.
“Semangat yang harus kita bangun adalah kolaborasi, bukan berjalan sendiri-sendiri. Ketika perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dapat disinergikan, upaya memenuhi kebutuhan perumahan dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman akan lebih terarah. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, Bakorwil Malang berharap koordinasi Pokja PKP di Kabupaten/Kota semakin efektif, hasil monitoring dan evaluasi dapat ditindaklanjuti secara terukur, serta pelaksanaan program pembangunan PKP semakin selaras dengan target pembangunan daerah dan RPJMD Provinsi Jatim Tahun 2025–2029.(Hms/Dir)
