Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang Malang, Zia’ul Haq (Foto: Seno pendoposatu.id)
Spread the love
MALANG, pendoposatu.id – Persoalan belum optimalnya pelayanan RSUD Ngantang kembali menjadi sorotan DPRD Kabupaten Malang. Ketua Komisi IV, Zia Ulhaq, menegaskan bahwa kendala utama rumah sakit milik daerah tersebut bukan pada fasilitas, melainkan kekurangan tenaga dan alat kesehatan yang hingga kini belum terpenuhi.
Menurut Zia, kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya minat masyarakat untuk berobat ke RSUD Ngantang. Warga, kata dia, justru lebih memilih layanan kesehatan lain yang dinilai lebih siap.
“Faktanya di lapangan, masyarakat lebih memilih ke klinik daripada ke RSUD. Ini karena layanan kita belum maksimal,” ujarnya kepada awak media, Selasa (5 Mei 2026).
Ia menekankan, sebagai fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Malang, tanggung jawab pemenuhan tenaga medis tidak bisa dilepas begitu saja. Pemerintah harus hadir memastikan rumah sakit tersebut benar-benar berfungsi sesuai tujuan awal pembangunannya.
“RSUD itu aset daerah. Maka kebutuhan tenaga harus dipenuhi oleh pemerintah, tidak bisa ditunda-tunda,” tegasnya.
Dalam upaya percepatan, DPRD bersama Dinas Kesehatan dan sejumlah rumah sakit daerah telah menggelar rapat koordinasi. Hasilnya, disepakati skema pemenuhan SDM melalui dukungan dari RSUD Kanjuruhan dan RSUD Lawang.
“Kita sudah rapatkan, dan solusinya ada. Dinkes bersama RSUD Kanjuruan dan Lawang siap membantu pemenuhan SDM dengan mekanisme yang sesuai aturan,” jelas Zia.
Ia mengungkapkan, saat ini RSUD Ngantang hanya membutuhkan dua tenaga kesehatan tambahan untuk memenuhi standar layanan. Jika kebutuhan tersebut terpenuhi, maka rumah sakit siap melangkah ke tahap berikutnya, termasuk menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Kurang dua tenaga saja. Kalau ini terpenuhi, BPJS sudah siap. Mereka sudah komunikasi dengan kami dan tinggal realisasi kerja samanya,” katanya.
Zia memastikan bahwa dari sisi sarana dan prasarana, RSUD Ngantang sebenarnya sudah sangat memadai. Peralatan medis telah dilengkapi melalui dukungan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang disalurkan melalui Dinas Kesehatan.
“Alat tidak ada masalah. Sudah lengkap dari DBHCHT. Tinggal SDM yang harus segera dipenuhi,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa DPRD akan terus mendorong prioritas penguatan rumah sakit daerah sebagai bagian dari pelayanan publik. Keberadaan RSUD Ngantang dinilai strategis untuk menjangkau masyarakat di wilayah Malang Barat.
“RSUD milik daerah harus kita utamakan. Ini penting agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh mencari layanan kesehatan,” tegasnya.
Zia menargetkan, pada tahun ini RSUD Ngantang sudah dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sehingga mampu melayani pasien secara lebih luas, khususnya masyarakat di Kecamatan Kasembon, Ngantang, dan Pujon.
“Target kita tahun ini sudah kerja sama dengan BPJS. Supaya warga Kasembon, Ngantang, dan Pujon tidak lagi bergantung ke Kota Batu,” tandasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sejak awal pembangunan, RSUD Ngantang dirancang dengan kualitas yang baik dan fasilitas lengkap. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika pemanfaatannya belum maksimal hanya karena kekurangan tenaga.
“Bangunannya bagus, alatnya lengkap. Tinggal bagaimana kita serius memenuhi tenaga kesehatannya agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, Plt Direktur RSUD Ngantang, Dr. dr. Henri Sulistianto, Sp.OG., usai dikunjungi Bupati Malang, mengungkapkan secara tegas bahwa rumah sakit tersebut mengalami kekurangan serius di hampir semua aspek, mulai dari sumber daya manusia (SDM), peralatan medis, hingga sarana dan prasarana.(Nes)
