Plt Direktur RSUD Ngantang, Dr.dr. Henri Sulistianto Saat Diwawancara Awak Media (Foto: Seno pendoposatu.id)
Spread the love
MALANG, pendoposatu.id – Upaya RSUD Ngantang, Kabupaten Malang, untuk menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan masih terganjal berbagai kekurangan mendasar. Persyaratan utama berupa kecukupan sumber daya manusia (SDM), fasilitas medis, serta sarana dan prasarana hingga kini belum terpenuhi, sehingga proses kredensialing belum dapat dilakukan.
Plt Direktur RSUD Ngantang, Dr. dr. Henri Sulistianto, Sp.OG., menegaskan bahwa kondisi rumah sakit saat ini belum siap untuk memenuhi standar kerja sama dengan BPJS. Ia menyebut hampir seluruh aspek pelayanan masih dalam kondisi kekurangan.
“Target terdekat kami adalah kerja sama dengan BPJS. Tapi untuk itu banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi, sementara kami masih kekurangan SDM, alat, serta sarana dan prasarana,” tegasnya, Senin (4 Juni 2026).
Menurut Henri, tanpa pemenuhan komponen dasar tersebut, RSUD Ngantang tidak akan mampu memberikan layanan yang sesuai standar BPJS. Hal ini berdampak langsung pada terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang terjamin pembiayaannya.
“Kalau dipaksakan berjalan seperti rumah sakit lain, kami masih sangat jauh dari mencukupi. Semua aspek masih kurang,” ujarnya.
Dalam proses kredensialing BPJS, rumah sakit diwajibkan memiliki tenaga medis yang memadai, termasuk dokter spesialis, serta dukungan alat kesehatan yang lengkap dan berfungsi optimal. Namun, kondisi di RSUD Ngantang justru menunjukkan sebaliknya.
Henry mengungkapkan, dari sisi layanan spesialis kandungan saja, fasilitas yang tersedia belum memenuhi standar minimal. Bahkan alat dasar untuk menangani persalinan tidak tersedia.
“Dari sisi saya sebagai dokter spesialis kandungan, alat untuk menolong persalinan saja tidak ada. Lalu saya harus bekerja seperti apa?” ungkapnya.
Ia juga menyoroti ketiadaan alat penting seperti fetal monitor untuk memantau detak jantung bayi. Padahal, alat tersebut menjadi syarat utama dalam pelayanan persalinan normal yang aman.
“Alat rekam jantung bayi itu wajib ada. Tanpa itu, kita tidak bisa memastikan kondisi bayi. Ini jelas belum memenuhi standar,” katanya.
Selain itu, sejumlah peralatan medis lain seperti ventilator juga belum dapat difungsikan secara optimal karena kekurangan komponen pendukung.
“Ada ventilator, tapi tidak bisa dipakai karena konektornya kurang. Jadi tetap tidak bisa melayani pasien,” tambahnya.
Tak hanya alat, kekurangan tenaga medis juga menjadi kendala serius. Henri menyebut kebutuhan SDM di RSUD Ngantang masih jauh dari ideal, sehingga pelayanan tidak bisa berjalan maksimal.
“Untuk memenuhi syarat BPJS, SDM harus cukup. Sementara kami masih sangat terbatas, bahkan untuk operasional dasar saja belum optimal,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa tanpa dukungan anggaran untuk rekrutmen tenaga kesehatan, percepatan kerja sama BPJS akan sulit tercapai.
“Saat ini kami mentok di rekrutmen karena tidak ada dana. Padahal ini sangat krusial,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, drg. Wiyanto Wijoyo, menyatakan bahwa pemerintah daerah telah memprioritaskan pemenuhan syarat kerja sama BPJS sebagai langkah awal pengembangan RSUD Ngantang.
“Prioritas utama adalah memenuhi tenaga spesialis terlebih dahulu agar bisa segera kredensialing dengan BPJS,” jelasnya.
Ia mengakui, keterbatasan anggaran dan regulasi menjadi faktor penghambat, termasuk larangan pengangkatan tenaga honorer. Untuk itu, Pemkab Malang tengah mempercepat penyelesaian status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai solusi fleksibilitas pengelolaan SDM.
“BLUD kita selesaikan dulu, agar nanti bisa lebih fleksibel dalam pengadaan tenaga,” katanya.
Dari sisi sarana, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran setiap tahun, meski belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan sekaligus.
“Ada anggaran miliaran setiap tahun, tapi karena efisiensi, pemenuhannya bertahap. Yang penting sekarang BPJS dulu bisa tercapai,” ujarnya.
Pemkab Malang menargetkan kerja sama BPJS dapat segera terwujud setelah persyaratan minimal terpenuhi. Namun, proses pemenuhan SDM dan fasilitas dipastikan berjalan bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.
“Kebutuhan SDM ideal sekitar 200 orang. Tapi ini tidak bisa langsung dipenuhi, harus bertahap,” jelas Wiyanto.
Sementara itu, pihak RSUD Ngantang berharap percepatan realisasi dukungan anggaran dan kebijakan dapat segera dilakukan agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat bisa meningkat.
“Kalau semua syarat bisa dipenuhi, kami siap bekerja cepat. Target kami jelas, segera kerja sama dengan BPJS agar pelayanan bisa maksimal,” pungkas Henri.(Nes)
