Bupati Malang, HM Sanusi di dampingi Kadinkes, drg.Wiyanto Wijoyo, M.M.Kes saat meninjau Puskesmas Tajinan (Foto: Seno pendoposatu.id)
Spread the love
MALANG, pendoposatu.id — Sanusi menegaskan bahwa seluruh proses pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang telah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Pernyataan itu disampaikan usai inspeksi mendadak (sidak) di Puskesmas Tajinan, Rabu (22 April 2026), menanggapi polemik pelantikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan anak kandungnya.
Sanusi menekankan bahwa mekanisme seleksi dilakukan secara terbuka dan profesional melalui Panitia Seleksi (Pansel), serta melibatkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
“Ya, itu semua prosesnya di Panitia Seleksi, dan silakan ke BKPSDM sebagai prosesnya,” tegasnya kepada awak media.
Ia memastikan tidak ada pelanggaran dalam tahapan seleksi hingga pelantikan yang digelar pada (13/4) lalu. Menurutnya, seluruh prosedur telah mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem merit birokrasi.
“Semua dilakukan melalui proses yang sesuai dengan aturan. Artinya itu sudah sesuai aturan, tidak ada aturan yang dilanggar,” ujarnya.
Mengenai posisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang diisi oleh anaknya sendiri, Bupati Sanusi kembali menegaskan bahwa faktor hubungan keluarga tidak memengaruhi proses seleksi. Ia menilai hasil tersebut murni berdasarkan kompetensi dan mekanisme yang telah ditetapkan.
Menanggapi langkah DPRD Kabupaten Malang yang akan memanggil pihak terkait untuk meminta klarifikasi atas pelantikan tersebut, Sanusi menyebut bahwa proses tersebut sudah selesai.
“Sudah dipanggil, dan semua sudah dijelaskan,” katanya singkat.
Sementara itu, kritik juga datang dari Hasto Kristiyanto yang menilai pelantikan tersebut kurang etis dan berpotensi merusak prinsip meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan. Menanggapi hal tersebut, Sanusi memberikan respons tegas.
“Ya, karena Pak Hasto belum tahu kenyataan di lapangan, itu masih prediksi saja,” ujarnya.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan posisi Pemerintah Kabupaten Malang yang tetap berpegang pada prosedur formal dan aturan hukum dalam setiap pengisian jabatan strategis, meski di tengah sorotan publik dan dinamika politik yang berkembang.(Nes)
