Malang, pendoposatu.id – Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemkab Malang Tahun 2026 tidak butuh pujian, tidak butuh seremoni, dan tidak butuh klaim normatif. Yang dibutuhkan publik hanya satu hal: kejujuran total. Jika seleksi ini bersih, buktikan. Jika tidak, hentikan sandiwara bernama “seleksi terbuka”.
Publik sudah terlalu sering disuguhi pola yang sama. Aturan lengkap, syarat panjang, pakta integritas ditandatangani, tetapi ujungnya tetap satu: jabatan jatuh ke tangan orang yang “sudah disiapkan”. Ini bukan tuduhan, ini ingatan kolektif yang belum pernah benar-benar dipatahkan oleh birokrasi.
Tiga jabatan strategis yang diseleksi—Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan—adalah jabatan basah kewenangan dan anggaran. Menutup mata terhadap potensi transaksi jabatan di posisi ini sama saja dengan membiarkan bom waktu di jantung pemerintahan daerah.
Jangan lagi berpura-pura tersinggung ketika publik curiga. Kecurigaan itu lahir karena praktik kotor selalu selamat, sementara transparansi selalu setengah hati.
Jika hasil seleksi nanti kembali melahirkan nama-nama “langganan”, figur dengan rekam jejak abu-abu, atau kandidat yang naik terlalu mulus tanpa perlawanan kompetitif, maka publik berhak menyimpulkan: ini bukan seleksi, ini distribusi jabatan.
Panitia seleksi tidak boleh bersembunyi di balik kata independen. Independensi harus terlihat, bukan diklaim. Nilai asesmen, bobot penilaian, hasil uji kompetensi, dan alasan penetapan tiga besar wajib dibuka. Jika tidak, publik patut bertanya: apa yang sedang disembunyikan? Lebih memalukan lagi jika ruang partisipasi masyarakat hanya menjadi kosmetik.
Ketika laporan publik tentang rekam jejak calon diabaikan, maka birokrasi sedang mengatakan secara terbuka bahwa suara rakyat tidak penting. Ini bukan reformasi birokrasi, ini arogansi kekuasaan.
Pemkab Malang harus sadar, seleksi JPT Pratama 2026 bukan agenda internal. Ini konsumsi publik. Ini pertaruhan legitimasi. Jika ada satu saja aroma titipan, satu saja indikasi transaksi, maka narasi “ASN profesional dan berintegritas” runtuh tanpa perlu diserang.
Lebih baik jujur mengatakan jabatan ditentukan oleh kekuasaan, daripada terus menjual mitos meritokrasi yang kosong. Karena pejabat yang membeli jabatan tidak pernah datang untuk melayani, mereka datang untuk menagih.
Pesan ini jelas, keras, dan tidak bisa dinegosiasikan: hentikan mafia jabatan sekarang juga. Jika seleksi ini masih dikotori praktik transaksional, maka publik bukan hanya berhak mengawasi, tetapi wajib melawan dengan membuka semuanya ke ruang terang.
Seleksi terbuka bukan tempat bermain. Jika masih ada yang berani bermain, jangan salahkan publik jika menyebutnya: birokrasi sedang dijarah dari dalam.
Penulis : Opini Netizen
