Sanusi-Budiar Tanpa Lathifah, PKB Kabupaten Malang Kritik Keras

- Redaksi

Rabu, 1 April 2026 - 14:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ket foto. Ketua DPC PKB Kabupaten Malang, H.Kholiq

Ket foto. Ketua DPC PKB Kabupaten Malang, H.Kholiq

Spread the love

Malang,pendoposatu.id – Pemasangan backdrop foto Bupati Malang Sanusi bersanding dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Budiar dalam acara halal bihalal yang di selenggarakan oleh Perumda Tirta Kanjuruhan beberapa waktu lalu menuai kritikan keras dari elit politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Malang. Sebab pemasangan backdrop tersebut tidak terpampang foto Wakil Bupati malang Lathifah Shohib yang merupakan kader PKB.

Ketua DPC PKB Kabupaten Malang, H.Kholiq menyatakan bahwa PKB memprotes keras terhadap kegiatan silaturahmi dan halal bihalal yang diselenggarakan Perumda Tirta Kanjuruhan, sebab dalam backdrop acara tersebut hanya menampilkan foto Bupati Malang bersama Sekda Kabupaten Malang dan tidak memasang foto Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib. “Itu bukan semata kekeliruan teknis, melainkan bentuk kelalaian serius yang mencederai etika pemerintahan atau etik birokrasi dan tata kelola kelembagaan Pemkab Malang,” ucapnya.

Kholiq menegaskan dalam sistem pemerintahan daerah, kedudukan Bupati dan Wakil Bupati merupakan satu kesatuan mandat politik yang tidak dapat dipisahkan dalam representasi kegiatan resmi apapun.

“Ini bukan hal sepele, menampilkan foto Bupati dan Sekda tanpa Wakil Bupati dalam forum resmi itu bentuk pengabaian terhadap legitimasi demokrasi, Itu berbahaya jika dibiarkan, karena bisa menimbulkan persepsi publik yang keliru,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan, Sekretaris Dewan Syuro DPC PKB Kabupaten Malang Abdulloh Satar. Menurut Satar, peristiwa tidak disertakannya foto Wabup Lathifah Shohib merupakan tindakan yang tidak pantas dan dapat menimbulkan persepsi buruk terhadap jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Malang.

“Bupati Malang dan Wakil Bupati itu merupakan satu kesatuan pimpinan daerah yang terpilih secara sah dan konstitusional melalui Pilkada Kabupaten Malang tahun 2024,” katanya.

Satar menambahkan “kami tidak keberatan apabila ada gambar sekda, tetapi gambar bupati dan wakil bupati itu harus dipasang. Kalau kemarin kita lihat sejajar ya, sebelah kanan Bapak Bupati, sebelah kiri Pak Sekda. Ini kan nggak elok. Padahal sekda itu sendiri merupakan bagian dari bawahan bupati,” tambahnya.(Red)

Penulis : nes

Berita Terkait

Camat Bantur Bahas Ketahanan Informasi Pada FGD Bersama DPRD Kabupaten Malang
Polemik Bendungan Lahor, Pak Dur Jadi Tersangka
Tak Terima Somasi Pengacara, Abdul Qodir Lapor Pencemaran Nama Baik
Aktifitas Usaha Di Bendungan Lahor Dipertanyakan Legalitasnya
Boyong 480 Mahasiswa ke Desa, Kampus III UNITRI Wagir Hidupkan Ekonomi Lokal
Pemkab Dorong Inovasi Dan Kemandirian Pangan Fakultas Pertanian UNITRI
Bupati Sanusi Hadiri PKKMB Mahasiswa Universitas Kepanjen
Jalan Rabat Beton Pringgodani Rampung, Warga Gelar Tasyakuran

Berita Terkait

Jumat, 18 September 2026 - 12:14 WIB

Polemik Bendungan Lahor, Pak Dur Jadi Tersangka

Jumat, 18 September 2026 - 11:44 WIB

Tak Terima Somasi Pengacara, Abdul Qodir Lapor Pencemaran Nama Baik

Jumat, 18 September 2026 - 10:57 WIB

Proses Penjaringan Bacalon Ketum KONI Kota Blitar Diwarnai Ricuh

Kamis, 17 September 2026 - 19:21 WIB

Jelang Musorkotlub, Rangkap Jabatan KONI Kota Blitar Jadi Sorotan

Kamis, 17 September 2026 - 18:18 WIB

Satlantas Polres Pasuruan Bagikan Hadiah Dalam Tangka HUT Polantas

Selasa, 15 September 2026 - 14:40 WIB

Dugaan Mobilisasi Pelajar dalam Demo, Wakil Wali Kota Blitar Dilaporkan ke Polisi

Senin, 14 September 2026 - 20:28 WIB

63 Pedagang Somasi Abdul Qodir, Dana Swadaya Pasar Karangploso Dipertanyakan?

Senin, 14 September 2026 - 19:27 WIB

Gudang Material di Singosari Terbakar Diduga Akibat Korsleting Listrik

Berita Terbaru

Hadi Wiyono alias Pak Dur saat mendatangi Polres Malang didampingi kuasa hukumnya (Foto: bgs pendoposatu.id)

Hukum

Polemik Bendungan Lahor, Pak Dur Jadi Tersangka

Jumat, 18 Sep 2026 - 12:14 WIB

You cannot copy content of this page