Ket foto. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak saat ditemui awak media di Ponpes Al-Munawariyah Bululawang
Spread the love
Malang, pendoposatu.id – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan pentingnya penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam kunjungan kerja di Pondok Pesantren Al Munawariyah, Bululawang, Kabupaten Malang, Senin (23/2/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Emil memberikan apresiasi terhadap kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilainya terus melakukan pembenahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut.
Menurut Emil, pelaksanaan MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Jawa Timur menunjukkan kerja nyata di lapangan. Ia menilai para petugas SPPG bekerja dengan dedikasi tinggi dalam mendistribusikan paket makanan bergizi kepada penerima manfaat, meskipun masih terdapat sejumlah catatan evaluasi yang harus disempurnakan.
“Saya melihat langsung bagaimana para petugas bekerja dengan penuh semangat. Evaluasi juga dilakukan secara proaktif oleh BGN untuk memastikan program ini terus membaik,” ujarnya.
Program MBG menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan santri. Emil menegaskan, keberhasilan program tersebut pada akhirnya akan dinilai oleh masyarakat sebagai penerima manfaat. Namun, dari sisi penyelenggaraan, ia menilai BGN telah berupaya maksimal.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menggelar Rapat Koordinasi Tata Kelola Penyelenggaraan MBG di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jatim pada Kamis (19/2/2026). Rapat tersebut turut dihadiri Zulkifli Hasan, Kepala BGN Dadan Hindayana, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur. Dalam forum itu, dibahas berbagai aspek teknis, mulai dari distribusi hingga standar kelayakan operasional dapur penyedia MBG.
Emil menjelaskan, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran program sesuai kewenangan masing-masing. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar setiap kendala teknis dapat segera diatasi.
Salah satu fokus pembahasan adalah percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi SPPG. Sertifikasi tersebut menjadi syarat penting untuk menjamin keamanan dan kualitas makanan yang didistribusikan. Ia mencontohkan, terdapat beberapa lokasi yang telah mengantongi SLHS, namun masih perlu penyempurnaan karena faktor lingkungan sekitar yang belum sepenuhnya memenuhi standar.
“Standar higiene dan sanitasi harus dipenuhi secara menyeluruh. Jika masih ada kekurangan, tentu harus segera diperbaiki agar sesuai dengan regulasi,” tegasnya.
Meski demikian, Emil memastikan bahwa BGN terus melakukan perbaikan secara bertahap dan berkelanjutan. Ia optimistis, dengan dukungan pemerintah daerah serta pengawasan yang ketat, pelaksanaan MBG di Jawa Timur akan semakin solid dan tepat sasaran.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, program MBG diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi dan kesehatan generasi muda di Jawa Timur.
