Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan RI, Alfret Denny Djoike Tuejeh dan Bupati Malang, H.M Sanusi saat di wawancarai oleh awak media (Foto: Seno pendoposatu.id)
Spread the love
MALANG, pendoposatu.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang memperketat pengawasan Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah munculnya sejumlah kasus keracunan di berbagai daerah. Salah satu langkah yang disiapkan adalah menyediakan sekitar 1.000 alat test food untuk memastikan makanan yang diberikan kepada siswa aman dikonsumsi.
Langkah tersebut mendapat respons positif dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) RI yang melakukan monitoring langsung pelaksanaan MBG di Kabupaten Malang, Senin (7 September 2026). Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan RI, Alfret Denny Djoike Tuejeh, bahkan mengaku puas setelah melihat sistem pengawasan yang diterapkan Pemkab Malang.
“Saya cukup puas dan sangat puas melihat pelaksanaan program MBG di Kabupaten Malang ini,” ujar Alfret.
Menurutnya, salah satu kelebihan pelaksanaan MBG di Kabupaten Malang adalah pemerintah daerah tidak hanya menerima laporan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi ikut turun dalam memastikan keamanan makanan. Salah satunya melalui test food sebelum makanan dibagikan kepada siswa.
“Rupanya terlibat langsung di pengawasan, bahkan ada test food. Itu pun pengadaan alat test food-nya dari pemerintah daerah,” jelasnya.
Monitoring KSP dilakukan di tengah meningkatnya perhatian terhadap keamanan pangan dalam program MBG. Alfret mengatakan, kunjungannya ke Kabupaten Malang merupakan bagian dari tugas KSP untuk mengevaluasi pelaksanaan program tersebut di daerah.
Ia terlebih dahulu mengikuti koordinasi bersama Pemkab Malang di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Berbagai persoalan dan masukan terkait pelaksanaan MBG kemudian menjadi catatan yang akan dibawa ke pemerintah pusat.
“Saya sudah mendapatkan pemaparan, banyak masukan yang sudah disampaikan kepada saya. Paling tidak ada dua hal yang nanti akan saya bawa ke Jakarta untuk bisa disarankan kepada BGN dan bisa juga sesuai prosedur memberikan saran langsung kepada Presiden,” katanya.
Alfret menilai pengawasan makanan menjadi bagian yang tidak bisa ditawar dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, seluruh kepala SPPG harus menjalankan petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah secara disiplin. “Sudah banyak buku-buku petunjuk teknis. Tinggal bagaimana para kepala SPPG itu bisa mematuhi semua aturan-aturan,” tegasnya.
Ia berharap kepatuhan terhadap standar tersebut dapat mencegah terulangnya persoalan keamanan pangan yang terjadi di sejumlah daerah. “Kalau itu nanti dipedomani, maka seharusnya tidak akan terjadi kasus-kasus seperti yang terakhir di Sidoarjo,” ujarnya.
Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, M.M., menegaskan keamanan makanan menjadi prioritas Pemkab Malang dalam menjalankan program MBG. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan dari dapur SPPG. Sekolah penerima manfaat juga akan dilibatkan dalam pemeriksaan makanan.
Pemkab Malang menyiapkan sekitar 1.000 alat test food yang akan digunakan untuk memperkuat pengawasan tersebut. “Minimal masing-masing SPPG kita kasih satu paket, terus sekolah penerima kita kasih juga,” kata Sanusi.
Dengan mekanisme tersebut, sekolah memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan sebelum makanan dibagikan kepada siswa. “Jadi sebelum dibagikan ke siswa, sekolah tersebut berwenang dan berhak ngetes makanannya itu sehat apa tidak. Kalau tidak sehat makanannya ya harus ditolak,” tegasnya.
Sanusi mengatakan, langkah tersebut penting karena MBG menyangkut keselamatan anak-anak. “Harus diprioritaskan karena ini untuk keselamatan bangsa,” ujarnya.
627.925 Penerima Manfaat Dilayani 258 SPPG Pengawasan ketat dilakukan seiring dengan semakin luasnya cakupan MBG Kabupaten Malang. Berdasarkan pemaparan Pemkab Malang, sebanyak 627.925 penerima manfaat saat ini telah mendapatkan program MBG melalui 258 SPPG. Dari total tersebut, 226 SPPG atau 87,6 persen telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Pengawasan juga melibatkan berbagai unsur pemerintah dan aparat. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang menjadi Komandan Satgas MBG, dengan dukungan Inspektorat, Dinas Kesehatan, TNI-Polri serta camat di 33 kecamatan.
Keterlibatan banyak unsur tersebut dimaksudkan untuk memastikan pengawasan berjalan dari tingkat penyedia makanan hingga penerima manfaat. KSP Cek Dapur SPPG Tirtomoyo Pakis, tidak berhenti di Pendopo Agung, rombongan KSP kemudian turun langsung ke lapangan. Alfret bersama rombongan mengunjungi SPPG Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, untuk melihat proses penyediaan makanan MBG secara langsung.
Sejumlah tahapan menjadi perhatian, mulai dari penerimaan bahan makanan, penyimpanan, proses pengolahan, kebersihan dapur hingga penyiapan makanan sebelum didistribusikan.
Kunjungan tersebut sekaligus menjadi pembuktian bahwa monitoring MBG tidak hanya dilakukan melalui laporan administratif.
Kondisi dapur dan proses pengolahan makanan dilihat secara langsung untuk memastikan standar keamanan pangan benar-benar diterapkan. Dengan cakupan penerima yang mencapai ratusan ribu orang, Pemkab Malang kini menempatkan keamanan makanan sebagai salah satu titik krusial pelaksanaan MBG.(Nes)
