Akses Jalan Bendungan Lahor Menuju Blitar Dipersoalkan, Warga Datangi DPRD Kabupaten Malang

- Redaksi

Rabu, 20 Mei 2026 - 19:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kabupaten Malang Saat Audensi Menerima Perwakilan Masyarakat Bendungan Lahor Karangkates (Foto: bgs Pendoposatu)

Anggota DPRD Kabupaten Malang Saat Audensi Menerima Perwakilan Masyarakat Bendungan Lahor Karangkates (Foto: bgs Pendoposatu)

Spread the love

 

MALANG, pendoposatu.id – Ratusan warga kawasan Lahor, Kecamatan Sumberpucung, mendatangi kantor DPRD Kabupaten Malang untuk menyuarakan penolakan terhadap pembatasan akses jalan penghubung Malang–Blitar melalui Bendungan Lahor, Rabu (20 Mei 2026).

Dalam aksi tersebut, warga menilai kebijakan penarikan retribusi serta larangan kendaraan melintas di jalur Bendungan Lahor telah menyulitkan aktivitas masyarakat sehari-hari.

Usai menerima perwakilan massa aksi, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza menyatakan DPRD akan memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut dengan mempertemukan seluruh pihak terkait melalui rapat dengar pendapat (RDP).

“Aspirasi masyarakat hari ini kami terima dan akan kami tindak lanjuti. Ada beberapa tuntutan yang disampaikan warga terkait akses jalan Bendungan Lahor,” kata Amarta Faza kepada awak media.

Menurutnya, warga mempertanyakan legalitas penarikan retribusi di jalur penghubung Malang–Blitar tersebut. Selain itu, masyarakat juga meminta penjelasan mengenai alasan teknis kendaraan tidak diperbolehkan melintas.

“Warga juga meminta agar akses jalan dari Malang menuju Blitar melalui Bendungan Lahor dapat dibuka dan dibebaskan kembali,” ujarnya.
Amarta menegaskan, DPRD Kabupaten Malang tidak dapat mengambil keputusan langsung karena persoalan tersebut berada di luar kewenangan administratif maupun yuridis lembaga legislatif daerah.

Karena itu, DPRD akan segera mengagendakan RDP lanjutan dengan mengundang pihak Jasa Tirta serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

“Kami ingin semua pihak hadir agar masyarakat mendapatkan penjelasan secara langsung dan persoalan ini bisa dicari solusi terbaiknya,” tegasnya.

Aksi unjuk rasa warga Lahor itu menjadi bentuk tekanan publik agar pemerintah dan pihak terkait segera memberikan kepastian mengenai fungsi jalan penghubung Malang–Blitar yang selama ini digunakan masyarakat. DPRD Kabupaten Malang memastikan pengawalan terhadap aspirasi warga akan terus dilakukan hingga ada kejelasan kebijakan.(Dir)

Penulis : Dir

Editor : Redaksi

Berita Terkait

Lagi Rapat Paripurna, Warga Protes Dan Kecewa Terkait Tindak Lanjut RDPU Polemik Bendungan Lahor
Bupati Malang Luncurkan Eco Office Demi Transformasi Budaya Kerja Ramah Lingkungan
PAN Targetkan 30 Ribu Warga Hadiri Puncak HUT ke-28 di Stadion Kanjuruhan, Gus Iqdam Dijadwalkan Mengisi Pengajian
Bakorwil Malang Dorong Perpustakaan Naik Kelas Berbasis INLIS Lite 3.3
Rampungkan Struktur Ranting PDIP Kota Malang Beri Panggung Gen Z Jadi Subjek Perubahan
DPRD Malang Desak Pembenahan JKN, 33 Persen Warga Belum Terlindungi Secara Aktif
Komisi I DPRD Kabupaten Malang Desak Roadmap Atasi Krisis 3.179 ASN
Tanah Mangkrak 17 Tahun: Legal Tanrise Klaim SP1, BPN Ngaku Masih Mencari Berkasnya?

Berita Terkait

Selasa, 1 September 2026 - 08:31 WIB

Lagi Rapat Paripurna, Warga Protes Dan Kecewa Terkait Tindak Lanjut RDPU Polemik Bendungan Lahor

Senin, 31 Agustus 2026 - 17:22 WIB

Bupati Malang Luncurkan Eco Office Demi Transformasi Budaya Kerja Ramah Lingkungan

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 15:56 WIB

PAN Targetkan 30 Ribu Warga Hadiri Puncak HUT ke-28 di Stadion Kanjuruhan, Gus Iqdam Dijadwalkan Mengisi Pengajian

Kamis, 27 Agustus 2026 - 18:48 WIB

Bakorwil Malang Dorong Perpustakaan Naik Kelas Berbasis INLIS Lite 3.3

Kamis, 27 Agustus 2026 - 16:09 WIB

DPRD Malang Desak Pembenahan JKN, 33 Persen Warga Belum Terlindungi Secara Aktif

Kamis, 27 Agustus 2026 - 14:02 WIB

Komisi I DPRD Kabupaten Malang Desak Roadmap Atasi Krisis 3.179 ASN

Rabu, 26 Agustus 2026 - 22:57 WIB

Tanah Mangkrak 17 Tahun: Legal Tanrise Klaim SP1, BPN Ngaku Masih Mencari Berkasnya?

Rabu, 26 Agustus 2026 - 22:30 WIB

Fokus Kompetensi Dan Kolaborasi, Malang Migrant Center Ubah Paradigma Pekerja Migran Indonesia

Berita Terbaru