Kota Batu, pendoposatu.id – Inspektorat Kota Batu menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) serta Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Pengawasan, bertempat di Hall Semeru, Hotel Aston Inn, Selasa (18/11/2025)).
Kegiatan ini diikuti para sekretaris dan perencana SKPD, serta jajaran APIP, sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang inklusif, akuntabel, dan berintegritas.
Acara dibuka oleh Muslich, Irbansus Inspektorat Kota Batu, yang menyampaikan bahwa pengarusutamaan gender merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah. Materi bimtek diarahkan pada pendalaman konsep gender, penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Action Budget (GAB), serta penguatan peran pengawasan APIP dalam pelaksanaan PPRG.
Narasumber dari Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) Jawa Timur, Sutiah, menyampaikan paparan mengenai konsep gender dan bentuk ketidakadilan gender, kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG), serta kerangka hukum nasional dan internasional yang mengatur penerapannya. Ia juga memberikan penjelasan teknis mengenai penyusunan GAP dan GAB sebagai instrumen analisis dan penganggaran responsif gender.
Dalam penyampaiannya, Sutiah menegaskan bahwa data terpilah, komitmen kelembagaan, dan integrasi isu gender dalam seluruh tahapan perencanaan merupakan kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan tidak meninggalkan kelompok rentan.
Dalam forum ini, Inspektorat turut memaparkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Batu tahun 2024 yang menunjukkan penurunan nilai menjadi 66,79 (kategori merah) dibandingkan 75,93 pada tahun 2023. Adapun beberapa perangkat daerah dengan nilai kerentanan tertinggi antara lain: Dinas Pariwisata: 55,8, Dinas Pemadam Kebakaran: 58,5 dan Bappelitbangda: 58,7.
Plt. Inspektur Kota Batu, Sugeng Pramono, menyampaikan bahwa diperlukan percepatan tindak lanjut rekomendasi SPI serta penyelesaian dokumen Monitoring Center for Prevention (MCP) mengingat Kota Batu masih kekurangan 75 dokumen yang tersebar di 19 perangkat daerah.
“Nilai SPI yang rendah menjadi perhatian nasional. Kami membutuhkan komitmen seluruh SKPD untuk segera menuntaskan tindak lanjut dan melengkapi dokumen sebagai evidence sebelum batas waktu yang ditentukan,” ujarnya.
Sugeng Pramono juga menegaskan bahwa bimtek ini diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu mendorong penguatan implementasi PPRG di masing-masing perangkat daerah. Inspektorat berkomitmen meningkatkan pendampingan terkait pencegahan gratifikasi, pungutan liar, serta penguatan kepatuhan terhadap integritas.
“Integrasi perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran merupakan bagian penting untuk mendorong pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan,” tambahnya.
Dengan pelaksanaan bimtek ini, Inspektorat Kota Batu menargetkan peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, serta pengawasan, sekaligus memperbaiki capaian integritas daerah pada tahun mendatang.
Penulis : nes
