Bupati Malang, HM Sanusi saat tinjau peluncuran program ECO OFFICE di kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang (Foto: Agus S pendoposatu.id)
Spread the love
MALANG, pendoposatu.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang resmi mengawali transformasi budaya kerja birokrasi ramah lingkungan lewat peluncuran program Eco Office di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Inovasi ini ditargetkan menjadi standar baru tata kelola perkantoran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga tingkat kecamatan. Senin (31 Agustus 2026).
Bupati Malang, HM Sanusi menegaskan bahwa Eco Office bukan sekadar pembenahan estetika fisik agar kantor terlihat asri. Program ini dirancang untuk merombak pola pikir dan kebiasaan harian para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memanfaatkan sumber daya secara efisien.
Untuk memastikan keberlanjutan program, Sanusi telah memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang guna menyusun regulasi resmi agar kebijakan ini mengikat bagi seluruh pimpinan OPD dan camat.
“Perubahan perilaku itu yang paling penting. Kepala daerah dan seluruh aparatur pada dasarnya adalah pelayan masyarakat. Karena itu, kemandirian, efisiensi, dan budaya menjaga lingkungan harus dimulai dari lingkungan kerja kita sendiri,” tegas Sanusi.
Ia menambahkan bahwa peran keteladanan dari jajaran pimpinan menjadi kunci utama keberhasilan transisi budaya kerja ini.
“Budaya bersih lingkungan sekitar harus dimulai dari para kepala OPD. Kalau pimpinannya memberikan contoh, maka budaya itu akan lebih mudah diterapkan oleh seluruh pegawai,” lanjutnya.
Sebagai percontohan awal, DLH Kabupaten Malang menghadirkan serangkaian fasilitas ramah lingkungan (eco-facilities). Gedung perkantoran DLH kini dilengkapi penampungan air hujan dari atap, instalasi roof drain untuk mendinginkan suhu ruangan secara alami, pengolahan sampah organik, kebun hidroponik, hingga penguatan keanekaragaman hayati.
Tak hanya itu, penghematan energi juga diupayakan lewat dorongan transisi ke kendaraan listrik serta penerapan aturan harian pegawai, seperti pemilahan sampah dari meja kerja, pembatasan kertas, dan kewajiban membawa tumbler pribadi.
Terpisah, Kepala DLH Kabupaten Malang, Ahmad Dzulfikar Nurrahman, menjelaskan bahwa pembenahan ini didanai melalui skema kolaboratif, mulai dari anggaran pemeliharaan aset, alokasi CSR, hingga donasi sponsor.
“Kami ingin membangun budaya kerja yang care terhadap lingkungan. Jadi bukan hanya tampilan kantor yang berubah, tetapi perilaku sehari-hari seluruh pegawai juga harus berubah,” jelas Dzulfikar.
Ia menggaris bawahi bahwa pengurangan emisi karbon dan volume sampah birokrasi hanya bisa terwujud jika setiap pegawai mengubah kebiasaan kecilnya saban hari.
“Fokus kami bukan sekadar visual. Perubahan perilaku pegawai menjadi prioritas karena dari situlah dampak pengurangan sampah dan jejak lingkungan bisa benar-benar dirasakan,” pungkasnya.(Gus)
