Alasan Musorkotlub KONI Kota Blitar Dipersoalkan Tiga Cabor

KOTA BLITAR, pendoposatu.id– Pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kota Luar Biasa (Musorkotlub) KONI Kota Blitar, Selasa (22 September 2026), diwarnai sejumlah keberatan dari cabang olahraga (cabor).

Persoalan mulai mencuat sejak perwakilan cabor hendak memasuki ruang forum. Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi), Ikatan Motor Indonesia (IMI), dan Jujitsu mempertanyakan sejumlah hal, mulai dari mekanisme peserta, waktu penyampaian undangan, hingga tata tertib (tatib) Musorkotlub.

Ketua Percasi Kota Blitar, M. Trijanto, mengatakan keberatan tersebut bukan sekadar persoalan teknis di pintu masuk. Menurut dia, ada beberapa tahapan yang perlu diklarifikasi karena berkaitan dengan aturan organisasi dan mekanisme pelaksanaan Musorkotlub. Salah satunya mengenai jumlah perwakilan cabor yang diperbolehkan mengikuti forum.

Trijanto menjelaskan, berdasarkan pemahaman pihaknya terhadap AD/ART, setiap cabor seharusnya dapat mengirimkan tiga perwakilan, yakni satu orang sebagai pemilih dan dua orang sebagai peninjau.

Namun, saat hendak masuk ke ruang forum, pihaknya mengaku sempat mendapat pembatasan karena panitia pada awalnya hanya mengakomodasi satu orang perwakilan.

“Kami sempat dihadang karena panitia hanya mengundang satu orang. Setelah kami komunikasikan dan mengacu pada AD/ART, akhirnya tiga orang bisa masuk, terdiri dari satu pemilih dan dua peninjau,” ujar Trijanto.

Menurut Trijanto, persoalan tersebut akhirnya dapat diselesaikan setelah dilakukan komunikasi antara pihak cabor dan panitia. Tiga perwakilan dari masing-masing cabor kemudian diperbolehkan masuk ke ruang forum.

Persoalkan Waktu Undangan hingga Tatib

Selain persoalan jumlah peserta, Trijanto juga mempertanyakan waktu penyampaian undangan Musorkotlub kepada cabor.

Ia menyebut undangan yang diterima pihaknya baru disampaikan sekitar lima hari sebelum pelaksanaan forum. Padahal, menurut Trijanto, terdapat ketentuan dalam AD/ART yang mengatur mengenai batas waktu penyampaian undangan.

Sedangkan untuk persoalan yang berkaitan dengan tata tertib Musorkotlub. Trijanto mengaku baru menerima dokumen tatib pada hari pelaksanaan. Kondisi tersebut, menurut dia, membuat peserta tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari aturan forum sebelum musyawarah dimulai.

“Tatib menurut AD/ART seharusnya sudah diberikan tujuh hari sebelumnya. Tetapi faktanya, pagi tadi baru diberikan,” katanya.

Tak hanya itu, proses kerja Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) juga menjadi perhatian. Trijanto mempertanyakan sejauh mana cabor dilibatkan dalam tahapan tersebut.

Menurutnya, apabila sebelumnya memang telah dilakukan rapat kerja kota yang berkaitan dengan proses penjaringan dan penyaringan, semestinya terdapat dokumentasi maupun berita acara yang dapat diperlihatkan kepada cabang olahraga.

“Saya sebagai ketua cabor belum pernah menerima undangan terkait itu,” ujarnya.

Minta Musorkotlub Ditunda

Atas sejumlah persoalan tersebut, Percasi bersama IMI dan Jujitsu berencana menyampaikan nota keberatan kepada panitia penyelenggara Musorkotlub.

Trijanto menegaskan, keberatan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghambat jalannya Musorkotlub. Ia menyebut pihaknya justru ingin memastikan proses pemilihan Ketua KONI Kota Blitar berjalan berdasarkan aturan yang jelas dan dapat diterima seluruh peserta.

Menurut dia, persoalan prosedur perlu diselesaikan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan persoalan baru setelah hasil Musorkotlub ditetapkan.

“Kalau prosedurnya memang bermasalah, tentu hasilnya juga bisa dipersoalkan. Karena itu kami berharap Musorkotlub ditunda atau dibatalkan sampai seluruh persoalan prosedural diselesaikan,” tegasnya.

Keberatan tiga cabor tersebut menambah dinamika dalam pelaksanaan Musorkotlub KONI Kota Blitar. Sebelumnya, suasana di lokasi juga sempat memanas ketika perwakilan sejumlah cabor mempersoalkan mekanisme masuk ke ruang forum.

Meski demikian, ketegangan yang terjadi tidak berlanjut menjadi bentrokan fisik. Situasi akhirnya dapat diredam dan perwakilan cabor tetap mengikuti jalannya forum.

Bagi Trijanto, persoalan yang mereka sampaikan bukan semata-mata mengenai siapa yang akan terpilih menjadi Ketua KONI Kota Blitar. Lebih dari itu, ia berharap seluruh tahapan musyawarah dapat berjalan transparan dan sesuai aturan organisasi.

Sebab, hasil Musorkotlub nantinya tidak hanya menentukan kepengurusan KONI Kota Blitar, tetapi juga akan berkaitan dengan arah pembinaan olahraga dan kepentingan para atlet di Kota Blitar.

Karena itu, penyelesaian keberatan secara terbuka antara panitia dan cabang olahraga dinilai menjadi penting agar perbedaan pandangan mengenai prosedur tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih panjang.(Nad)