Pasuruan, pendoposatu.id – Kerusakan jalan berlubang dan pecah di berbagai wilayah Kabupaten Pasuruan akibat musim pancaroba tak lagi bisa dianggap sepele. Selain mengganggu mobilitas warga, kondisi tersebut telah memicu meningkatnya risiko kecelakaan, terutama bagi pengendara roda dua. Menjawab situasi itu, Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengalokasikan anggaran Rp4,9 miliar pada APBD 2026 untuk pemeliharaan rutin jalan melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDA-BMBK).
Anggaran tersebut difokuskan pada sebelas ruas prioritas yang dinilai rawan dan mengalami kerusakan cukup parah. Langkah ini diambil sebagai bentuk respons cepat pemerintah daerah terhadap kondisi infrastruktur yang memburuk akibat intensitas hujan tinggi dalam beberapa bulan terakhir.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas SDA-BMBK Kabupaten Pasuruan, Sarinah Rostief, melalui Kepala Bidang Bina Marga dan Bina Konstruksi Eritrina Pribadi Asih, menegaskan bahwa perbaikan tidak boleh ditunda karena menyangkut keselamatan masyarakat.
“Tahun ini kami memprioritaskan penanganan jalan di titik-titik rawan dan rusak parah. Musim penghujan membuat kerusakan semakin meluas dan membahayakan pengguna jalan. Total anggaran untuk pengadaan material pemeliharaan rutin sebesar Rp4,9 miliar dari APBD 2026,” tegas Eritrina, Rabu (18/2/2026).
Sebelas ruas yang menjadi target pemeliharaan meliputi Jalan Tambakrejo–Ngempit, Ngabar, Warungdowo–Ngempit, Rejoso–Gading, Ngopak–Kedawung, Blawi–Rembang, Rembang–Kalisat, Gondanglegi–Randupitu, Gunung Gangsir–Cangkringmalang, Sukolilo–Ledug (Prigen), serta Semut–Ngembal dan wilayah Tutur.
Menurut Eritrina, lubang jalan yang tertutup genangan air menjadi ancaman serius karena sulit terdeteksi pengendara. Kondisi itu kerap menyebabkan kendaraan kehilangan kendali.
“Jika dibiarkan, kerusakan akan semakin melebar dan potensi kecelakaan meningkat. Karena itu, kami bergerak cepat agar perbaikan segera terealisasi,” ujarnya.
Pemkab Pasuruan menargetkan seluruh pekerjaan rampung sebelum Hari Raya Idul Fitri 2026 guna memastikan kelancaran arus lalu lintas dan aktivitas masyarakat menjelang lebaran. Pemerintah daerah juga memastikan pengawasan pelaksanaan dilakukan secara ketat agar kualitas pekerjaan sesuai standar.
Langkah ini menjadi ujian keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga keselamatan publik. Infrastruktur jalan bukan sekadar akses penghubung, melainkan nadi perekonomian dan aktivitas sosial warga. Jika tidak ditangani cepat dan tepat, dampaknya bukan hanya pada kenyamanan, tetapi juga keselamatan jiwa.
Penulis : Dul
