Malang, pendoposatu.id – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq, menegaskan sikap tegasnya untuk mengawal penuh alokasi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan pada tahun anggaran 2026. Menurutnya, dua sektor ini merupakan urusan vital dan menyangkut hajat hidup masyarakat, sehingga tidak boleh mengalami penurunan sedikit pun.
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu secara langsung menyampaikan permintaannya kepada Bupati Malang agar porsi anggaran pendidikan dan kesehatan tidak dikurangi, bahkan bila memungkinkan ditingkatkan.
“Pak Bupati, untuk soal pendidikan dan kesehatan ini jangan sampai diturunkan. Karena ini soal kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Malang. Alhamdulillah, Pak Bupati juga sepakat,” ujar Zia Ulhaq, Rabu (22/10/20265
Ia menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Malang akan terus mengawal kebijakan anggaran 2026 agar tidak ada pengurangan terhadap dua sektor yang paling banyak bersentuhan dengan masyarakat tersebut.
“Saya akan memastikan bahwa anggaran pendidikan dan kesehatan tidak dikurangi. Tidak boleh dikurangi, karena ini yang paling dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Zia menuturkan, anggaran kesehatan berperan penting dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, terutama bagi warga yang belum memiliki jaminan kesehatan nasional. Ia mencontohkan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat kurang mampu di Kabupaten Malang.
“Banyak warga yang belum punya BPJS, mereka masih sangat bergantung pada Jamkesda. Kalau program ini sampai dikurangi, dampaknya bisa luar biasa. Karena ketika mereka sakit, Jamkesda inilah yang menolong,” jelasnya.
Sementara di sektor pendidikan, Zia menilai pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan harus terus dijaga. Ia berharap tidak ada lagi anak yang putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi atau minimnya fasilitas pendidikan.
“Pendidikan adalah pondasi masa depan daerah. Jadi harus benar-benar diperhatikan agar semua anak bisa sekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak,” tambahnya.
Selain menjaga stabilitas anggaran, Zia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menyusun program dengan tepat sasaran, transparan, dan berpihak kepada rakyat kecil. Menurutnya, kebijakan publik harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di lapisan bawah.
“DPRD akan terus memperjuangkan agar kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada masyarakat kecil. Ini bentuk tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat,” tegas Zia.
Dengan komitmen kuat DPRD dan dukungan Pemerintah Kabupaten Malang, ia optimistis bahwa kualitas layanan pendidikan dan kesehatan akan semakin meningkat di tahun 2026.
“Kalau dua sektor ini dijaga, maka kesejahteraan masyarakat Malang akan ikut naik. Karena pendidikan dan kesehatan adalah kunci pembangunan manusia,” pungkasnya.
Penulis : nes
