KOTA MALANG, pendoposatu.id— Pengembangan kawasan selatan Jawa Timur (Jatim) membutuhkan konektivitas yang tidak hanya membuka akses, tetapi juga mampu menghubungkan potensi ekonomi, pariwisata, dan masyarakat dalam satu ekosistem kawasan. Hal tersebut menjadi perhatian Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) III Malang dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Modangan dan Jalan Pendukung, pada Selasa (29 September 2026), di Kafe Pondok Wisata Paralayang Modangan, Kabupaten Malang.
Kepala Bakorwil Malang, Asep Kusdinar, menegaskan bahwa Kawasan Modangan dan wilayah sekitarnya memiliki potensi besar untuk dikembangkan, terutama pada sektor pariwisata, ekonomi masyarakat, serta pengembangan kawasan selatan Kabupaten Malang. Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan konektivitas dan infrastruktur yang memadai.
“Kawasan Modangan memiliki potensi yang besar, tetapi potensi tidak akan berkembang maksimal apabila tidak ditopang konektivitas yang baik. Karena itu, pembangunan jalan dan infrastruktur pendukung harus kita lihat sebagai bagian dari sistem kawasan, bukan sebagai proyek yang berdiri sendiri,” ujar Asep.
Menurutnya, akses menuju Modangan memiliki posisi strategis karena menghubungkan sejumlah simpul kawasan, mulai dari koridor Gondanglegi–Balekambang, Jalur Lintas Selatan (JLS), hingga akses menuju kawasan wisata Pantai Modangan dan Bukit Waung.
Karena itu, pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut harus dilakukan secara terpadu melalui koordinasi lintas kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, Pemkab Malang, Perum Perhutani, Pemdes, serta pengelola kawasan.
Dalam rakor tersebut, Kepala Bappeda Kabupaten Malang memaparkan bahwa Malang Selatan (Masel) memiliki potensi besar pada sektor pariwisata bahari, perikanan, pertanian, ekonomi desa, dan pengembangan kawasan pesisir. Pengembangan konektivitas diarahkan melalui koridor Gondanglegi–Balekambang–JLS–Modangan sebagai satu kesatuan jaringan yang dapat memperkuat hubungan antara pusat kegiatan dengan kawasan pesisir.
Modangan diproyeksikan jadi simpul ekonomi selatan Malang. Kawasan Modangan sendiri memiliki potensi yang beragam, mulai dari wisata bahari, olahraga udara/paralayang, UMKM hingga pengembangan ekonomi masyarakat pesisir.
“Kita ingin memastikan bahwa pembangunan konektivitas memberikan efek berantai. Jalan yang semakin baik harus membuka akses, memperlancar mobilitas, memperkuat pariwisata, mendorong UMKM dan pada akhirnya meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat,” kata Asep.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus memiliki orientasi yang lebih luas. Tidak berhenti pada pembangunan fisik jalan, tetapi diarahkan untuk menciptakan konektivitas ekonomi kawasan. Rakor tersebut secara khusus membahas tiga koridor infrastruktur yang saling terhubung dan menjadi prioritas dalam mendukung pengembangan kawasan Modangan.
Pertama, Gondanglegi–Balekambang, yang diarahkan untuk diperkuat sebagai jalur utama menuju JLS. Kedua, JLS-Balekambang–Modangan, yang membutuhkan peningkatan keandalan jalan, termasuk penanganan titik rawan longsor, drainase, dan aspek keselamatan jalan. Ketiga, akses menuju Modangan dan Bukit Waung, yang perlu didukung peningkatan kualitas jalan, penerangan jalan umum (PJU), rambu, parkir, serta fasilitas pendukung kawasan wisata.
Selain aspek jalan, rakor juga mengidentifikasi kebutuhan pendukung lainnya, seperti kesiapsiagaan bencana pesisir dan jalur evakuasi, fasilitas pariwisata, UMKM, sanitasi, serta ketersediaan air bersih.
“Kita harus melihat konektivitas secara utuh. Jalan, keselamatan, drainase, penerangan, akses wisata, sampai kesiapsiagaan bencana harus menjadi satu kesatuan perencanaan kawasan,” jelas Asep.
Pengembangan Modangan bukan tanpa landasan perencanaan. Kawasan tersebut telah memperoleh posisi dalam sejumlah dokumen perencanaan daerah. Dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025–2029, Modangan diarahkan sebagai salah satu simpul pertumbuhan ekonomi Masel yang mengintegrasikan sport tourism paralayang, wisata bahari, konektivitas JLS, serta pemberdayaan UMKM lokal.
Sementara dalam RTRW Kabupaten Malang Tahun 2024–2044, Modangan ditempatkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi pesisir Masel dengan pengembangan pariwisata minat khusus paralayang dan bahari serta optimalisasi konektivitas JLS. Kawasan Modangan juga tercantum dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019 sebagai salah satu kawasan prioritas pengembangan Kawasan Lintas Selatan Jatim.
Dengan landasan tersebut, Asep menilai diperlukan konsistensi antara dokumen perencanaan, program pembangunan, kewenangan, dan penganggaran agar pengembangan kawasan tidak berjalan secara parsial.
Dari sisi kebijakan provinsi, penguatan konektivitas merupakan bagian dari Misi 3 RPJMD Provinsi Jatim Tahun 2025–2029, yang diarahkan untuk memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra-aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan. Melalui program prioritas JATIM AKSES, Pemprov Jatim mendorong peningkatan konektivitas antar wilayah melalui pemenuhan sarana prasarana dan layanan transportasi, termasuk penanganan jalan dan jembatan kewenangan provinsi serta percepatan pembangunan Pansela.
Dalam rakor tersebut, Dinas PU Bina Marga (DPUBM) Provinsi Jatim memaparkan sejumlah rencana penanganan jalan provinsi di wilayah Malang pada Tahun Anggaran 2026. Di antaranya pelebaran Jalan Talok–Druju–Sendang Biru sepanjang 7 kilometer dengan pagu Rp.36,321 miliar, pelebaran ruas Batas Kota Batu–Batas Kabupaten Kediri sepanjang 4 kilometer dengan pagu Rp.22 miliar, serta pemeliharaan berkala ruas Mangliawan (Batas Kota Malang)–Tumpang–Wonomulyo–Poncokusumo dan jaringan terkait dengan pagu Rp.25 miliar.
Selain itu, peningkatan dan pelebaran ruas Kepanjen–Pagak tercatat sebagai salah satu usulan prioritas Kabupaten Malang. Asep menegaskan, forum koordinasi tidak boleh berhenti pada pertukaran informasi maupun inventarisasi persoalan. Hal terpenting adalah menghasilkan pembagian kewenangan yang jelas, penyelarasan program, penentuan prioritas, serta tindak lanjut yang konkret.
“Rakor ini harus menghasilkan sesuatu yang lebih konkret. Kita petakan masalahnya, kita jelaskan kewenangannya, kita selaraskan programnya, kemudian kita sepakati apa yang bisa dikerjakan dalam jangka pendek dan apa yang membutuhkan perencanaan serta penganggaran lebih lanjut,” tegasnya.
Bakorwil Malang, lanjut Asep, akan terus menjalankan fungsi koordinasi dan fasilitasi untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan apabila terdapat persoalan yang membutuhkan penyelesaian lintas sektor maupun lintas kewenangan. Menurutnya, pendekatan tersebut penting karena pengembangan wilayah selatan Jatim tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja.
“Bakorwil tidak mengambil alih kewenangan perangkat daerah. Peran kami adalah mengorkestrasi, mempertemukan dan memastikan komunikasi antar pihak berjalan. Ketika ada persoalan lintas kewenangan, kita duduk bersama untuk mencari solusi terbaik,” ujarnya.
Asep berharap percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan Modangan pada akhirnya tidak hanya menghasilkan jalan yang lebih baik, tetapi membuka akses masyarakat, memperkuat konektivitas, menggerakkan pariwisata, mendorong UMKM, serta mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah selatan Jatim.
“Kita ingin pembangunan di selatan Jatim tumbuh dari konektivitas yang semakin kuat. Ketika akses terbuka, potensi bergerak; ketika konektivitas terhubung, ekonomi kawasan akan memiliki ruang untuk tumbuh.”
Rapat koordinasi dihadiri perwakilan OPD Provinsi Jatim dan Kabupaten Malang, Perum Perhutani KPH Malang dan KPH Blitar, Camat Donomulyo, Kepala Desa Sumberoto, serta pengelola Kawasan Wisata Modangan.
Melalui forum ini, Bakorwil Malang mendorong agar pembangunan infrastruktur kawasan Modangan ditempatkan dalam perspektif yang lebih besar, bukan sekadar membangun jalan menuju destinasi wisata, tetapi membangun konektivitas yang menghubungkan potensi, membuka akses ekonomi, dan memperkuat masa depan kawasan selatan Jatim.(Hms/Dir)
