KOTA BLITAR, pendoposatu.id – Wali Kota Blitar, H. Syauqul Muhibbin, SH.I. menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar tengah menyiapkan skema baru dalam pembinaan olahraga menyusul dinamika yang terjadi pasca terpilihnya Samanhudi sebagai Ketua Umum KONI Kota Blitar dalam Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) beberapa waktu lalu.
Salah satu langkah yang sedang dikaji yakni perubahan mekanisme penyaluran dana hibah olahraga, jika sebelumnya bantuan pemerintah disalurkan melalui KONI, kini Pemkot membuka kemungkinan bantuan diberikan langsung kepada cabang olahraga, atlet maupun pelatih.
Menurut Mas Ibbin sapaan akrabnya, langkah tersebut dilakukan agar proses pembinaan olahraga tetap berjalan optimal tanpa terganggu persoalan kelembagaan.
“Pemerintah memiliki fleksibilitas dalam pembinaan olahraga. Jadi opsinya bisa langsung ke atlet, langsung ke pelatih, bahkan memungkinkan hibah langsung ke cabang olahraga,” ujar Mas Ibbin saat ditemui di rumah dinasnya, Sabtu (23 Mei 2026) malam.
Ia mengatakan, saat ini pemerintah masih menyusun detail instrumen dan regulasi yang akan digunakan dalam sistem baru tersebut. Kajian hukum juga terus dilakukan untuk memastikan penyaluran hibah tetap sesuai aturan yang berlaku.
Mas Ibbin mengakui pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan mekanisme hubungan hukum dan penyaluran dana hibah daerah, terlebih di tengah berbagai dinamika yang berkembang saat ini.
“Kalau melihat kondisi saat ini, problem hukumnya cukup banyak. Pemerintah harus berhati-hati dalam melakukan hubungan hukum atau penyaluran hibah daerah,” katanya.
Pemkot Blitar juga disebut telah meminta masukan dari berbagai pihak, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum, guna memastikan kebijakan yang diambil tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. “Jangan sampai hibah yang disalurkan justru menyalahi aturan. Karena itu kami melakukan kajian secara detail,” imbuhnya.
Meski demikian, Mas Ibbin memastikan pemerintah tetap berkomitmen menjaga keberlangsungan pembinaan olahraga di Kota Blitar, termasuk memperhatikan kesejahteraan atlet dan pelatih.
Ia menegaskan, pemerintah akan menyiapkan alternatif kebijakan apabila ditemukan hambatan pada aspek kelembagaan. “Kalau memang ada problem di tingkat kelembagaan, pemerintah harus menyiapkan opsi lain agar pembinaan atlet tetap berjalan,” pungkasnya.(NAD)
Penulis : Nadia K.K
Editor : Redaksi
