PENDOPOSATU.ID, Kabupaten Malang– Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang di Pilkada 2024 telah menyampaikan visi misi dalam Debat pertama yang berlangsung pada, Jumat (25/10/2024) malam.
Sejumlah catatan penting diberikan oleh pengamat politik Kabupaten Malang usai debat pertama tersebut. salah satunya disampaikan Asep Suriaman, S. Psi, Direktur Eksekutif Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek).
“Calon Bupati nomer urut 1, HM Sanusi semestinya ingat bahwa ada banyak masalah di Kabupaten Malang selama ia menjabat sangat menyita perhatian dan merugikan masyarakat” katanya
Menurut Asep, sengkarut UHC di Kabupaten Malang, hingga iuran jumbo PBID, ini sangat membebani APBD. Dalam program UHC, kalau memang tidak mampu, jangan mengklaim siap mengcover, seharusnya dipastikan dulu kesanggupan keuangannya.
“Jangan hanya mengejar penghargaan UHC tapi tidak mempertimbangkan aspek lainnya, akhirnya hutang juga ke BPJS. Ketika dapat penghargaan diakui, ketika ada kesalahan dicarikan kambing hitam, hingga akhirnya muncul pemberhentian dokter Wijanto selaku Kepala Dinas Kesehatan terhitung 1 Agustus 2023,” jelas Asep, Sabtu (26/10/2024).
Asep pun kembali mengingatkan pada waktu itu, bahwa Pemkab Malang melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Malang meminta penonaktifan semua kepesertaan PBID di BPJS Kesehatan dengan alasan akan dilakukan perbaikan data peserta sekaligus rekonsiliasi atas besaran jumlah pembiayaan yang dibebankan BPJS Kesehatan kepada Pemkab Malang.
“Keluhan masyarakat muncul pasca penonaktifan kepesertaan PBID BPJS Kesehatan ini, terlebih mereka yang tengah mengalami sakit dan menjalani pengobatan. Kartu BPJS Kesehatan tidak bisa digunakan sama sekali,” ungkapnya.
Di sisi kesehatan, Pusdek melihat dan menganalisa dengan adanya UHC kemarin, yang memberi dampak kurang baik di Kabupaten Malang. Hal itu dikarenakan persiapan, perencanaan dan anggaran yang tidak optimal, sehingga berdampak pada permasalahan kesehatan di Kabupaten Malang.
“Sehingga untuk mengakses fasilitas kesehatan, rakyat menjadi kesulitan pasca dinonaktifkan iuaran PBID ke BPJS,” ucap Asep.
Sementara soal di sektor pendidikan yang disampaikan oleh Sanusi dalam debat pertama, Asep menyampaikan pandangannya bahwa saat ini masih banyak pungutan di sekolah negeri. Pungutan yang dibalut dan dibungkus uang infaq, iuran komite yang nominalnya banyak dikeluhkan oleh banyak wali murid.
“Kabupaten Malang belum benar-benar gratis sekolah. Dan saat ini masih banyak guru honorer yang mengabdi puluhan tahun dengan gaji kisaran 300 sampai 700 ribu sebulan, pertanda guru honorer belum makmur sejahtera, belum lagi gedung-gedung sekolah negeri ada yang mau roboh nunggu perbaikan,” bebernya.
Lebih jauh Asep bilang, angka anak putus sekolah di Kabupaten Malang masih tinggi. Hal ini harusnya mendapatkan atensi dan perhatian khusus dari pemerintah daerah.
Tidak kalah penting lagi adalah bidang infrastruktur, catatan Asep, pemertaan infrastruktur belum begitu dirasakan secara merata oleh masyarakat Kabupaten Malang. Hal itupun sudah menjadi rahasia umum.
“Hingga saat ini masih ada saja jalanan yang berlubang, dan lagi penerangan jalan juga masih kurang di beberapa tempat. Soal penerangan jalan, jalan-jalan rusak ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat Kabupaten Malang,” tutur Asep.
Aktivis pendidikan di Kabupaten Malang ini juga menyampaikan, mayoritas yang menjadi keluhan masyarakat Kabupaten Malang, terkait pembangunan dan perbaikan infrastruktur menuju lokasi wisata yang dianggap masih jauh dari kata layak, khususnya safety bagi pengemudi roda dua dan roda empat.
Penulis : Dudung
