Malang, pendoposatu.id — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Malang menutup tahun 2025 dengan catatan kinerja yang tegas dan terukur. Sepanjang tahun berjalan, Fraksi Gerindra secara konsisten mengawal implementasi tiga program prioritas nasional Presiden RI Prabowo Subianto di daerah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ketahanan pangan, serta aktivasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang, Zia’ul Haq, menyampaikan bahwa ketiga program strategis tersebut menunjukkan progres signifikan dan mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Malang.
Dalam sektor pemenuhan gizi, Zia’ul Haq mengungkapkan bahwa hingga akhir 2025 telah terbentuk 154 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Malang. Dari jumlah tersebut, 123 SPPG telah aktif beroperasi, sementara 31 lainnya masih dalam tahap persiapan operasional.
“Jumlah penerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis ini sudah lebih dari 250 ribu orang, meliputi pelajar dan kelompok sasaran lainnya. Ini bukti nyata komitmen pemerintah pusat yang kami kawal penuh di daerah,” ujar Zia’ul Haq, Rabu malam (31/12/2025).
Menurutnya, MBG bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.
“Fraksi Gerindra memastikan setiap SPPG berjalan sesuai standar operasional yang ditetapkan. Termasuk SPPG yang masih persiapan, akan terus kami pantau hingga benar-benar siap,” jelasnya.
Zia’ul Haq menegaskan, Fraksi Gerindra tidak akan mentoleransi kelalaian dalam pelaksanaan MBG. Hal ini menyusul adanya insiden keracunan makanan di salah satu sekolah di wilayah Kepanjen beberapa waktu lalu.
“Kami langsung turun, kami tegur, kami datangi, dan kami telusuri. Ini menjadi bahan evaluasi serius. Wajar jika di tahun pertama masih ada kekurangan, tapi keselamatan dan kesehatan anak-anak tidak bisa ditawar,” tegasnya.
Evaluasi ketat tersebut, lanjut Zia, menjadi bagian dari komitmen Fraksi Gerindra agar program unggulan Presiden Prabowo benar-benar berjalan optimal dan berkelanjutan.
Selain MBG, Fraksi Gerindra juga menyoroti capaian strategis di sektor ketahanan pangan. Berdasarkan data Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA), Kabupaten Malang telah mencapai status tahan pangan sejak akhir 2024, dan kondisi tersebut mampu dipertahankan sepanjang 2025.
“Saat ini terdapat 378 desa dan 12 kelurahan yang berstatus tahan pangan. Tidak ada lagi desa yang masuk kategori rentan pangan, baik rendah maupun sedang,” ungkap Zia’ul Haq.
Ia menegaskan, capaian ini sangat penting mengingat Kabupaten Malang merupakan salah satu lumbung pangan utama di Jawa Timur.
“Status tahan pangan ini harus terus dijaga dan diperkuat, terlebih di tengah dinamika ekonomi dan perubahan iklim yang berdampak langsung pada sektor pertanian,” katanya.
Program prioritas nasional lainnya yang tak luput dari pengawalan Fraksi Gerindra adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Hingga akhir 2025, tercatat 390 Koperasi Merah Putih telah diaktivasi di seluruh desa dan kelurahan se-Kabupaten Malang.
“Koperasi Merah Putih adalah tulang punggung penguatan ekonomi kerakyatan. Kami mendorong agar unit usaha koperasi disesuaikan dengan potensi dan kearifan lokal masing-masing wilayah,” ujar Zia.
Ia menilai, koperasi bukan hanya wadah ekonomi, tetapi juga instrumen pemerataan kesejahteraan dan penguatan ekonomi desa dari bawah.
Menutup catatan akhir tahun, Zia’ul Haq berharap seluruh program prioritas nasional yang dikawal Fraksi Gerindra dapat semakin berdampak luas pada tahun 2026.
“Target kami jelas, program-program ini harus semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Fraksi Gerindra akan tetap berada di garis depan untuk mengawal kebijakan Presiden Prabowo agar benar-benar menyentuh rakyat,” pungkasnya.
Dengan capaian MBG yang masif, status ketahanan pangan yang kuat, serta penguatan ekonomi melalui Koperasi Merah Putih, Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang menegaskan komitmennya menjadikan kebijakan nasional berjalan efektif di tingkat daerah.
Penulis : nes
