Malang, pemdoposatu.id – Rencana pembangunan loket baru Wisata Pantai Pasir Panjang hingga pertengahan Juni 2026 belum dapat direalisasikan secara maksimal. Penyebabnya, bantuan dana yang sebelumnya diinformasikan akan diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang kepada pengelola hingga kini belum juga diterima.
Kondisi tersebut diungkapkan Aripin, pengurus Kelompok Tani Hutan (KTH) sekaligus pengelola Wisata Pantai Pasir Panjang. Padahal, pembangunan loket baru menjadi bagian penting dari kebijakan penataan kawasan wisata Jalur Lintas Selatan (JLS) yang telah ditetapkan pemerintah.
“Dari Bapenda sampai saat ini belum turun,” tegas Arifin saat ditemui di kawasan Pantai Pasir Panjang, Senin (15/6/2026).
Menurutnya, sejak awal pengelola telah menerima informasi adanya bantuan pembangunan loket baru senilai Rp15 juta. Namun hingga kini bantuan tersebut belum terealisasi, sementara proses relokasi loket tetap harus berjalan sesuai keputusan pemerintah.
Arifin menjelaskan, pemindahan loket dilakukan setelah adanya kebijakan pemisahan pintu masuk destinasi wisata di kawasan Ngliyep dan Pasir Panjang. Sistem baru tersebut mengharuskan masing-masing objek wisata memiliki loket tersendiri guna menghindari tumpang tindih pembelian tiket oleh wisatawan.
Meski mendukung kebijakan penataan kawasan wisata, pengelola mengaku harus menanggung sejumlah konsekuensi akibat relokasi tersebut. Sejumlah fasilitas yang selama ini dibangun secara swadaya di lokasi lama tidak dapat dipindahkan ke tempat baru.
“Kami sebelumnya membangun sendiri fasilitas loket, termasuk jaringan listrik. Saat pindah, banyak yang tidak bisa dimanfaatkan kembali,” ujarnya.
Selain kehilangan fasilitas yang sudah terbangun, pengelola juga harus melepaskan sambungan air bersih yang selama ini digunakan di lokasi lama. Pemindahan jaringan air dinilai tidak memungkinkan karena membutuhkan pemasangan pipa dengan jarak lebih dari satu kilometer.
Di tengah berbagai konsekuensi tersebut, pembangunan loket baru masih menunggu kepastian dukungan anggaran yang dijanjikan. Pengelola bahkan berharap nilai bantuan dapat ditambah menjadi Rp20 juta agar lebih sesuai dengan kebutuhan pembangunan di lapangan.
Arifin juga mengungkapkan bahwa pihaknya tidak dilibatkan dalam rapat awal yang membahas relokasi loket wisata. Menurutnya, saat keputusan pemindahan dibahas, yang hadir hanya unsur pemerintah desa, kecamatan, dan sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.
“Kami sebagai pengelola Pasir Panjang tidak diundang dalam rapat pertama itu,” katanya.
Meski demikian, pengelola menegaskan tetap menghormati keputusan pemerintah mengenai relokasi loket dan berharap proses penataan kawasan wisata dapat berjalan lancar. Mereka juga berharap bantuan pembangunan yang telah dijanjikan segera direalisasikan agar pembangunan loket baru tidak terus mengalami keterlambatan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Bapenda Kabupaten Malang belum memberikan keterangan resmi terkait kepastian pencairan bantuan pembangunan loket Pantai Pasir Panjang yang sebelumnya disebut akan diberikan kepada KTH selaku pengelola kawasan wisata tersebut.
Penulis : nes
Editor : Red
Sumber Berita : Liputan
