Malang, pendoposatu.id – Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang kembali menjadi sorotan. Isu sepinya peminat dan dugaan adanya “titipan” kandidat mencuat ke ruang publik, memicu perdebatan lama tentang sejauh mana sistem merit benar-benar dijalankan dalam pengisian jabatan strategis birokrasi daerah.
Isu ini bukan hal baru dalam lanskap birokrasi nasional. Berbagai media cetak dan online nasional kerap menyoroti bahwa seleksi terbuka JPTP di banyak daerah kerap terjebak dalam formalitas administratif, sementara keputusan sesungguhnya diduga sudah mengerucut jauh sebelum tahapan seleksi berakhir.
Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah, secara tegas membantah anggapan adanya praktik titipan. Ia menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dilakukan melalui sistem yang terintegrasi dan diawasi langsung oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia.
“Pada prinsipnya kami berterima kasih atas fungsi pengawasan dari Komisi I DPRD Kabupaten Malang. Namun perlu kami sampaikan, seluruh rangkaian seleksi terbuka JPTP dilaksanakan melalui sistem dan aplikasi yang terkoneksi serta terpantau langsung oleh BKN RI,” tegas Nurman, saat dihubungi melalui pesan singkat, Jumat (6/2/2026).
Menurutnya, dengan mekanisme tersebut, ruang untuk “bermain-main” nyaris tidak tersedia. Istilah calon titipan, calon ‘manten’, atau rekayasa hasil seleksi dinilai sulit dilakukan jika seluruh tahapan berjalan sesuai sistem nasional yang telah ditetapkan.
Namun persoalan tidak berhenti pada aspek teknis sistem. Di lapangan, persepsi dan kepercayaan publik—termasuk di kalangan internal ASN—menjadi variabel penting yang kerap luput diperhitungkan. Salah satu isu krusial yang berkembang adalah narasi sepinya pendaftar seleksi JPTP.
BKPSDM menilai narasi tersebut prematur. Hingga hari-hari awal pendaftaran, proses seleksi masih berjalan dan belum dapat disimpulkan secara final.
“Kami yakin sampai batas akhir pendaftaran pada 9 Februari masih akan ada pendaftar. Jadi tidak benar jika disebut pendaftarnya sedikit,” ujar Nurman.
Dalam konteks nasional, media arus utama kerap mencatat bahwa rendahnya minat ASN mengikuti seleksi JPTP sering kali bukan soal administrasi semata, melainkan refleksi dari tingkat kepercayaan terhadap objektivitas proses. Ketika muncul persepsi bahwa hasil sudah “dikunci”, maka ASN potensial memilih tidak ikut serta. Di titik inilah transparansi substantif—bukan sekadar prosedural—menjadi kunci.
Komposisi Panitia Seleksi (Pansel) JPTP Kabupaten Malang sebenarnya telah memenuhi standar independensi, dengan melibatkan unsur birokrasi dan akademisi dari perguruan tinggi ternama. Nama-nama besar tersebut membawa konsekuensi moral dan reputasi institusi yang tidak ringan. Kredibilitas Pansel menjadi taruhan, bukan hanya bagi Pemkab Malang, tetapi juga bagi wajah seleksi jabatan publik secara nasional.
Namun, di balik proses formal tersebut, muncul isu lanjutan yang tak kalah sensitif, khususnya terkait jabatan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar.
Di internal birokrasi beredar narasi kuat tentang figur berinisial AS, yang disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk menduduki posisi tersebut.
Isu ini memantik resistensi. Berdasarkan informasi yang berkembang di lingkungan OPD, sosok AS disebut kurang mendapat dukungan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah. Bahkan, yang lebih ironis, muncul kekhawatiran bahwa banyak Kepala UPT Pasar memilih mengajukan pindah tugas apabila AS benar-benar ditetapkan sebagai Kepala Dinas.
Narasi ini, benar atau tidak, mencerminkan satu hal penting: persoalan kepemimpinan birokrasi tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan administrasi dan nilai asesmen, tetapi juga oleh penerimaan internal, rekam jejak kepemimpinan, dan kemampuan membangun kepercayaan organisasi. Dalam banyak kajian kebijakan publik, resistensi struktural seperti ini kerap menjadi bom waktu bagi kinerja OPD.
Tentu, isu tersebut masih berada pada ranah persepsi dan dinamika internal. Namun justru di sinilah urgensi seleksi terbuka diuji. Jika sistem merit benar-benar dijalankan, maka penilaian terhadap kandidat tidak hanya berhenti pada skor, tetapi juga pada integritas, kapasitas manajerial, dan potensi konflik internal yang bisa menghambat pelayanan publik.
Nurman menegaskan bahwa seluruh kewenangan penilaian berada di tangan Pansel dan hasilnya akan diumumkan sesuai jadwal.
“Semuanya akan diumumkan pada 9 Februari. Mohon bersabar,” katanya.
Pada akhirnya, seleksi JPTP Kabupaten Malang bukan sekadar agenda rutin birokrasi. Ia adalah cermin sejauh mana reformasi birokrasi dijalankan secara nyata. Publik berhak mengawasi, DPRD berhak mengkritisi, dan ASN berhak berharap pada sistem yang adil. Yang kini ditunggu bukan klarifikasi verbal, melainkan hasil yang mampu menjawab keraguan publik dengan fakta dan kinerja.
Penulis : Redaksi
