Tajuk Redaksi :
MALANG, pendoposatu.id- Baru-baru ini Bupati Malang, H. M. Sanusi melantik dan mengukuhkan 166 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pendopo Agung Kabupaten Malang pada Senin, 3 Agustus 2026 lalu, pelantikan ini mencakup pejabat administrator, fungsional, hingga kepala sekolah untuk memperkuat kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.
Babak baru telah dimulai, pasca dilantiknya Sekretaris Daerah (Sekda) yang saat ini dijabat oleh Dr. Ir. Budiar Anwar, M.Si yang dilantik pada akhir tahun 2025, drama klasik mulai terlihat degan adanya perpecahan ditubuh ASN Pemkab Malang. Kondisi berbanding terbalik dengan semangat membangun Kabupaten Malang yang selalu digembar gemborkan.
Hal ini terbukti dengan terbentuknya kelompok-kelompok yang sepertinya sengaja diciptakan atau dikondisikan oleh pengambil keputusan untuk melanggengkan kekuasaan dan bahkan mengamankan posisi yang sekarang dipegangnya, yang seharusnya ia memimpin unsur staf pemda dan mengoordinasikan administrasi perangkat daerah namun sekarang ASN Pemkab Malang dijadikan alat politik kekuasaan.
Kelompok-kelompok yang dimaksud antara lain adalah:
– Pertama kelompok Bupati, kelompok ini lagi sedang menikmati fasilitas negara alias para pejabat dan Tim Sukses (Timses) sudah mendapatkan posisi dan proyek di berbagai sektor pemerintahan.
– Kedua kelompok Sekda, kelompok ini sudah mulai memposisikan orang-orangnya disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis mulai setingkat Kepala Bidang (Kabid), Sekretaris di setiap Badan atau Dinas, Kepala Bagian (kabag) di Sekretariat Daerah. Kelompok Sekda ini juga mulai menyiapkan calon kepala OPD (setingkat eselon 2).
– Ketiga kelompok STPDN, kelompok ini terpecah-pecah lagi karena ada kepentingan masing-masing, akan tetapi mereka dibelakang tetap bersatu ingin menguasai jabatan-jabatan strategis di Pemerintahan Kabupaten Malang. Hal terbukti dengan ASN alumni STPDN hampir sudah 90% dimasukkan ke setiap OPD, mayoritas camat sudah diisi dari STPDN sehingga kesempatan ASN non STPDN atau dari umum kecil kemungkinan menduduki jabatan camat tersebut.
Fenomena munculnya perpecahan ini dipicu karena pertarungan selter Sekda tahun 2025 yang dinilai formalitas dan sudah dikondisikan, kelompok itu semua tidak lepas dari adanya dugaan pemerasan terhadap bawahannya ataupun jual beli jabatan. Sedangkan jual beli jabatan di Pemkab Malang mulai memanas lagi tahun 2026 ini.
Banyak pihak yang mulai resah, utamanya mereka-mereka yang sudah menjadi korban jual beli jabatan dan sudah melakukan transaksi baik melalui Bupati atau orang dekat Bupati, Sekda maupun orang dekat Sekda bahkan orang diluar pemerintahan yang mengaku ikut menentukan posisi jabatan. Pihak-pihak yang menjadi korban ini mengaku resah karena uang yang sudah disetor cukup fantastis mencapai ratusan juta rupiah untuk jabatan setara Kabid, Sekdin, Kabag.
Sedangkan tarif untuk Kepala Dinas (eselon 2) kisaran angka 100jt-750jt, pihak-pihak yang sudah mengeluarkan uang ini juga dijanjikan segera dilantik akan tetapi pada kenyataannya terjadi beberapa kali pelantikan tidak dilantik juga sehingga mereka mengadu kesana kemari hanya menunggu janji yang tidak pasti.
Perlu diketahui pelantikan pada tanggal 3 agustus 2026 kemarin, didominasi oleh kelompok Sekda yang tersebar di berbagai OPD serta kepala bagian di Sekretariat Daerah yang tujuannya adalah untuk memperkuat posisi jabatan Sekda.
Kelompok sekda terbagi dalam 2 tim, tim besar dan tim kecil. Tim besar diantaranya terdapat eselon 2 yang bertugas sebagai koordinator dan beberapa eselon 3 di Perangkat Daerah. Sedangkan tim Kecil terdiri dari 5 Sekawan dari sekumpulan Kepala Badan atau Kabag di Sekretariat Daerah, mereka antara lain berinisial AH, AS, TS, RB dan S yang bertugas mencari calon untuk promosi jabatan atau bergeser ketempat yang lebih baik.
Satu hal yang mencolok dari peran kelompok Sekda ini adalah dengan ditunjuknya salah satu Kabag menjadi Plt. Inspektur Kabupaten Malang, yang notabene pejabat tersebut masih belum memenuhi syarat secara pangkat, kompetensi dan kediklatan. Patut diduga hal ini merupakan sebuah upaya pengkondisian sebuah system evaluasi dan pemeriksaan laporan pertanggungjawaban kegiatan Pemda, yang penting asal bapak senang.
Hal ini sungguh sangat ironis mengingat kinerja Sekda saat ini sangat amburadul dibandingkan dengan sekda-sekda sebelumnya, program pembangunan tidak berjalan optimal dan cenderung jalan ditempat bahkan balik ke beberapa tahun sebelumnya. Sudah hampir satu tahun dilantik, kinerja Sekda tidak optimal dan terkesan kelompok Sekda ini lagi bereuforia pada posisinya sekaligus hanya berupaya untuk melanggengkan jabatannya.(Dir)
Penulis : Dir
Editor : Redaksi
