Malang, pendoposatu.id — Pemerintah Kabupaten Malang menegaskan komitmennya menjadikan sektor pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Hal itu ditegaskan Wakil Bupati Malang, Hj. Lathifah Shohib, saat membuka Sarasehan dan Purna Tugas Kepala Sekolah serta Pengawas Sekolah se-Kabupaten Malang, di Shanaya Resort, Karangploso, Jumat malam (6/2/2026).
Forum ini tidak hanya menjadi ajang seremonial purna tugas, namun juga ruang konsolidasi arah kebijakan pendidikan daerah yang dihadiri seluruh Kepala Sekolah SMP Negeri se-Kabupaten Malang sebanyak 67 orang, pengawas sekolah, serta jajaran pemangku kepentingan pendidikan.
Dalam sambutannya, Lathifah menyampaikan apresiasi atas dedikasi para kepala sekolah dan pengawas yang telah menyelesaikan masa pengabdian, sekaligus menegaskan bahwa peran mereka menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan pendidikan di Kabupaten Malang.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian Bapak dan Ibu kepala sekolah serta pengawas. Perjuangan panjenengan semua telah memberi warna dan kemajuan nyata bagi dunia pendidikan di Kabupaten Malang,” ujar Lathifah.
Ia menekankan bahwa pengalaman dan kontribusi para pendidik senior tetap dibutuhkan sebagai bagian dari penguatan ekosistem pendidikan, terutama dalam menjaga mutu dan integritas pengelolaan sekolah.
Lebih jauh, Lathifah yang memiliki rekam jejak sebagai anggota DPR RI, mengingatkan bahwa perhatian terhadap pendidikan merupakan agenda strategis jangka panjang. Ia menyinggung keterlibatannya dalam memperjuangkan kebijakan pendidikan nasional, termasuk Program Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Saat saya berada di DPR RI, salah satu fokus perjuangan kami adalah memastikan akses pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar. Itu menjadi bukti bahwa pendidikan tidak boleh berhenti pada wacana,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Malang juga mengungkapkan arah kebijakan konkret Pemkab Malang di tahun 2026, yakni pengembangan sekolah unggulan terintegrasi sebagai model peningkatan kualitas pendidikan menengah pertama.
Sebanyak 10 SMP Negeri telah ditetapkan sebagai pilot project sekolah terintegrasi, yang akan menjadi percontohan dalam penguatan mutu akademik, karakter peserta didik, serta tata kelola sekolah.
“Sekolah unggulan ini akan menjadi pilot project sekolah terintegrasi. Tahun 2026, kami siapkan 10 SMP sebagai percontohan sebelum dikembangkan lebih luas,” jelasnya.
Sarasehan ini juga dirangkai dengan rapat kerja kepala sekolah, menjadi forum evaluasi sekaligus penyamaan persepsi antara pemerintah daerah dan satuan pendidikan, sejalan dengan visi Malang Makmur yang bertumpu pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Malang menegaskan bahwa pembangunan pendidikan tidak berhenti pada pergantian jabatan, melainkan berjalan berkesinambungan dengan prinsip keberlanjutan, pengawasan, dan tanggung jawab publik.
“Kami ingin pendidikan di Kabupaten Malang terus bergerak maju. Dengan sinergi seluruh kepala sekolah dan pengawas, Malang Makmur di bidang pendidikan bukan sekadar slogan,” pungkas Lathifah.
Penulis : nes
