PENDOPOSATU.ID, MALANG – Efisiensi anggaran adalah sebuah keniscayaan, tetapi ia juga bisa menjadi pedang bermata dua jika tidak dikelola dengan bijak. Kabupaten Malang, dengan segala potensi dan tantangannya, memerlukan strategi yang tepat untuk menghadapi kebijakan ini.
Strategi yang tidak hanya fokus pada pemangkasan anggaran, tetapi juga pada peningkatan pendapatan, pencarian sumber pembiayaan alternatif, dan efisiensi internal. Dengan strategi yang tepat, efisiensi anggaran dapat menjadi pendorong kemajuan, bukan penghalang.
Guru Besar di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Prof. Wahyudi Winarjo saat ditemui awak media di kantornya mengungkapkan turunnya Instruksi President ya tahun 2025 yang mengatur efisiensi anggaran sedikit banyak akan berdampak pada Pembangunan di wilayah khususnya Kabupaten malang
“Kalau kita berpikir Pembangunan adalah perubahan ke arah yang lebih maju dan modern, efisiensi itu menurut saya di satu sisi mengarahkan ke program yang langsung dirasakan oleh rakyat, tetapi lompatan lompatan atau program yang belum terpikirkan kadangkala muncul ditengah perjalanan pemerintahan itu jadi tidak terbiayai tidak ada cadangan anggaran yang cukup merespon kebutuhan Pembangunan yang muncul secara tiba-tiba,” ungkapnya Kamis (20/2/2025).
Prof. Wahyudi juga menyampaikan bahwa, dalam konteks efisiensi anggaran, reaksi pemerintah daerah terhadap bencana alam yang tidak terduga maupun perubahan kebijakan yang bersifat mendadak, seperti percepatan pembangunan jalan tol lintas Malang Selatan, akan menghadapi tantangan yang signifikan.
“Jadi menurut saya dampaknya cukup banyak dengan adanya efektivitas anggaran ini dengan kinerja dan Pembangunan di Kabupaten Malang, di satu sisi para ASN santai saja, tidak memiliki target yang sangat berat, ASN masih menerima gaji bulanan tetapi akan kesulitan bagi Pemerintah daerah untuk melakukan aksi akselarasi Pembangunan atau percepatan pembangunan,” ujar Prof. Wahyudi.
Kebocoran anggaran baik di APBD maupun APBN menututnya itu pasti ada, namun asumsi yang dipakai Pemerintah baik APBN dan APBD bahwa ada kebocoran sampai 40 persen dirinya melihat tidak sampai seperti itu besaran kebocoran anggaran.
“Saya berpikir dan tidak ikut ikut berspekulasi bahwa yang lalu itu kebocoran anggaran terlalu tinggi, menurut saya ya mungkin ada anggaran anggaran yang diefisienkan tetapi bukan karena bocornya anggaran kemaren itu karena korupsi saya kira tidak,” beber Guru Besar di UMM ini.
Prof. Wahyudi juga mengapresiasi dengan yang dilakukan Mahasiswa dengan #Kabur Aja Dulu, Kemudian Indonesia Gelap#, bahkan dirinya Mahasiswa yang notabene bukan politisi namun merespon perkembangan dan realitasi objektif yang dirasakan oleh Masyarakat.
“Pemerintah saja yang responnya merasa disalahkan, ketika misalkan ada yang mengatakan Silahkan Kabur Saja Gak Usah Kembali, kalau saya ibaratkan mereka itu Bapak Dari Rakyat, Itu Respon Bapak Yang Salah, respon bapak yang tidak mencintai rakyatnya,” kata Prof. Wahyudin.
Rakyat memerlukan kepastian masa depan yang jelas, peluang lapangan pekerjaan dan penciptaan lapangan pekerjaan terus ada namun kebijakan kebijakan dalam Ilmu Sosiologi setiap kebijakan yang merusak tatanan yang ada pasti akan dirspon negatif.
“Jadi apa yang dilakukan pemerintah dengan kebijakan kebijakan yang merusak tatanan yang sudah stabil dan mapan itu pasti medapat respon negatif dari rakyat,” pungkasnya.
