Pasuruan, pendoposatu.id — Pemerintah terus memperkuat upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui integrasi program bantuan sosial dengan penguatan koperasi desa. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan komitmennya mendorong sekitar 5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Jawa Timur untuk bergabung menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) agar dapat terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi produktif.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul saat menghadiri kegiatan kolaborasi Koperasi Desa Merah Putih dengan Program Keluarga Harapan di KDMP Desa Gejugjati, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Selasa (10/3/2026).
Menurut Gus Ipul, di Kabupaten Pasuruan sendiri terdapat sekitar 229 ribu KPM PKH, sementara di seluruh Jawa Timur jumlahnya mencapai sekitar 5 juta keluarga yang akan diarahkan untuk menjadi bagian dari koperasi desa.
“Ada 229 ribu KPM di Pasuruan dan total sekitar 5 juta KPM di Jawa Timur yang akan didorong menjadi anggota Kopdes Merah Putih,” ujar Gus Ipul.
Ia menjelaskan, keterlibatan penerima bantuan sosial dalam koperasi desa diharapkan mampu mengubah posisi mereka dari sekadar penerima bantuan menjadi bagian dari pelaku ekonomi. Dengan menjadi anggota koperasi, masyarakat tidak hanya berperan sebagai konsumen, tetapi juga pemilik yang dapat menikmati keuntungan dari kegiatan usaha koperasi.
Menurutnya, kolaborasi antara program perlindungan sosial dengan koperasi desa merupakan langkah strategis pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat.
“Pemerintah ingin para penerima manfaat tidak hanya berharap menerima bantuan setiap tiga bulan sekali, tetapi keluarganya juga semakin berdaya secara ekonomi,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul juga menyoroti pentingnya akurasi data dalam penanganan kemiskinan, sebagaimana menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang tepat hanya dapat dilakukan jika didukung oleh data yang valid dan akurat.
“Banyak orang di sekitar kita yang tidak terlihat penderitaannya. Presiden meminta semuanya dimulai dari data. Kalau datanya benar, maka intervensi pemerintah juga akan tepat,” tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan kondisi sosial di lingkungannya melalui berbagai jalur resmi maupun kanal partisipatif yang telah disediakan oleh Kementerian Sosial.
Lebih lanjut, Gus Ipul menekankan bahwa seluruh program penanganan kemiskinan harus dijalankan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, sesuai amanat konstitusi. Di sisi lain, penerima bantuan sosial juga diharapkan memiliki semangat untuk meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga.
“Setelah menerima bansos, harus ada semangat menjadi keluarga yang lebih mandiri. Seperti slogan kita, bansos sementara, berdaya selamanya,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Gus Ipul bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah juga menyerahkan secara simbolis Kartu Tanda Anggota (KTA) dan buku simpanan kepada para anggota KPM PKH-Sembako serta pilar-pilar sosial di Desa Gejugjati.
Selain itu, dilakukan pula penyerahan bantuan paket sembako kepada penerima manfaat serta peninjauan langsung aktivitas koperasi di lokasi.
Sejumlah dukungan turut disalurkan dalam kegiatan tersebut. Menteri Koperasi menyerahkan bantuan dari BNI berupa simpanan pokok dan simpanan wajib bagi 400 anggota KDMP Gejugjati dengan total nilai Rp20 juta.
Penguatan operasional koperasi juga datang dari berbagai pihak, di antaranya bantuan pupuk dari PT Pupuk Indonesia, satu unit perangkat komputer dari Perum Bulog, mesin printer serta sembako untuk modal usaha dari ID Food, serta tablet dari PT Pertamina.
Secara khusus, Gus Ipul juga menyerahkan bantuan pemberdayaan sosial kepada kelompok masyarakat yang dipimpin Zubaidah berupa 100 paket ayam petelur dengan total nilai bantuan mencapai Rp570 juta.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menilai kolaborasi antara koperasi desa dan program PKH berpotensi menjadi penggerak penguatan ekonomi di tingkat desa.
“Kolaborasi Kopdes dengan PKH akan menjadi wadah bagi berbagai hal baik di skala desa,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa saat ini telah tersedia sekitar 2.200 bangunan gudang dan gerai yang dikelola oleh KDMP di berbagai wilayah. Pemerintah juga tengah membangun sekitar 32 ribu unit fasilitas serupa untuk memperkuat ekosistem ekonomi desa.
“Bangunan ini bukan sekadar fisik, tetapi akan dikelola oleh KDMP untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat desa,” pungkasnya. (dul)
Penulis : Dul
