Dari Tumpang, Pemerintah Pacu Kemandirian Bibit Unggas dan Perkuat Rantai Pasok Pangan Desa

- Redaksi

Selasa, 24 Februari 2026 - 17:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ket foto. Menteri koordinator bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan (kiri) saat berdialog dengan para peternak dan pengusaha telur di kediaman.H. Kholik Desa Kambingan Tumpang

Ket foto. Menteri koordinator bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan (kiri) saat berdialog dengan para peternak dan pengusaha telur di kediaman.H. Kholik Desa Kambingan Tumpang

Spread the love

 

Malang, pendoposatu.id – Upaya memperkokoh ketahanan pangan nasional mendapat dorongan langsung dari lapangan. Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, meninjau fasilitas produksi Sentral Telur Intan Jatim (STIJ) di Desa Kambingan, Kecamatan Tumpang, Selasa (24/02/2026), guna memastikan kesiapan sektor perunggasan rakyat menopang kebutuhan protein hewani masyarakat.

Kunjungan tersebut tidak sekadar seremonial, melainkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap ketersediaan bibit unggas, kapasitas produksi telur, hingga kesiapan distribusi berbasis desa. Pemerintah menegaskan bahwa penguatan struktur hulu—khususnya Grand Parent Stock (GPS)—menjadi kunci agar industri ayam dan telur nasional lebih mandiri dan tidak mudah terpengaruh gejolak pasokan.

Dalam dialog bersama pelaku usaha, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa peningkatan populasi GPS harus menjadi prioritas agar pengembangan parent stock dan Day Old Chick (DOC) dapat dilakukan secara berkelanjutan di dalam negeri.

“Kita ingin fondasi industri unggas ini kuat. Kalau GPS cukup, parent stock dan DOC bisa dikembangkan sendiri dan didistribusikan ke peternak rakyat,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah membuka opsi impor GPS secara terbatas sebagai langkah akselerasi, dengan catatan pengembangannya tetap difokuskan di dalam negeri.

“Impor hanya untuk memperkuat. Tujuannya supaya kita tidak bergantung pada segelintir pihak dan peternak kecil mendapat akses bibit yang adil,” tegasnya.

Selain sektor produksi, pemerintah menyoroti pola distribusi pangan melalui program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menko Pangan menekankan bahwa rantai pasok harus melibatkan koperasi desa, BUMDes, dan pelaku UMKM lokal agar dampak ekonominya dirasakan langsung oleh masyarakat.

“SPPG harus terkoneksi dengan usaha desa. Jangan semua terpusat. Ekonomi lokal harus bergerak,” katanya.

Pemerintah menargetkan pembentukan sekitar 30 ribu koperasi desa yang dirancang menjadi simpul distribusi pangan nasional mulai pertengahan tahun ini, termasuk dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Jawa Timur, H. Kholik atau Abah Kholik, menyebut kunjungan tersebut sebagai energi baru bagi peternak rakyat di Malang Raya.

“Ini kebanggaan bagi kami di desa. Kehadiran Pak Menko menunjukkan perhatian pemerintah terhadap peternak rakyat,” ungkapnya.

Ia memaparkan bahwa unit usaha yang dikelolanya memelihara sekitar 500 ribu ayam petelur di empat titik wilayah Tumpang dan Pojok Kusumo, dengan produksi telur 2 hingga 3 ton per hari. Saat ini, pasokan tersebut melayani sekitar 20–22 SPPG di Malang Raya.

Namun, kapasitas tersebut baru mencakup sekitar 20–30 persen kebutuhan pasar Malang. Ia menilai program MBG berpotensi meningkatkan permintaan telur dan daging ayam secara signifikan, asalkan standar kualitas tetap dijaga.

“Produk harus fresh dan sesuai standar, apalagi untuk anak-anak. Kami sudah memiliki Rumah Potong Ayam berstandar nasional tingkat satu,” jelasnya.

Usaha yang dirintis sejak 1994 itu kini menyerap sekitar 500 tenaga kerja, dengan 80 persen di antaranya berasal dari warga sekitar Desa Kambingan. Abah Kholik menegaskan komitmennya untuk terus memberdayakan masyarakat lokal dan merangkul pedagang kecil agar tumbuh bersama.

“Kami tidak ingin monopoli. Justru ingin menggandeng pedagang kecil supaya sistem usaha yang sehat bisa berjalan,” tegasnya.

Kunjungan ini diharapkan menjadi titik awal penguatan ekosistem perunggasan rakyat berbasis desa, sekaligus menjadikan Malang sebagai salah satu pilar penting dalam menopang ketahanan pangan nasional.

Penulis : nes

Berita Terkait

Camat Bantur Bahas Ketahanan Informasi Pada FGD Bersama DPRD Kabupaten Malang
Polemik Bendungan Lahor, Pak Dur Jadi Tersangka
Tak Terima Somasi Pengacara, Abdul Qodir Lapor Pencemaran Nama Baik
Aktifitas Usaha Di Bendungan Lahor Dipertanyakan Legalitasnya
Boyong 480 Mahasiswa ke Desa, Kampus III UNITRI Wagir Hidupkan Ekonomi Lokal
Pemkab Dorong Inovasi Dan Kemandirian Pangan Fakultas Pertanian UNITRI
Bupati Sanusi Hadiri PKKMB Mahasiswa Universitas Kepanjen
Jalan Rabat Beton Pringgodani Rampung, Warga Gelar Tasyakuran

Berita Terkait

Jumat, 18 September 2026 - 12:14 WIB

Polemik Bendungan Lahor, Pak Dur Jadi Tersangka

Jumat, 18 September 2026 - 11:44 WIB

Tak Terima Somasi Pengacara, Abdul Qodir Lapor Pencemaran Nama Baik

Jumat, 18 September 2026 - 10:57 WIB

Proses Penjaringan Bacalon Ketum KONI Kota Blitar Diwarnai Ricuh

Kamis, 17 September 2026 - 19:21 WIB

Jelang Musorkotlub, Rangkap Jabatan KONI Kota Blitar Jadi Sorotan

Kamis, 17 September 2026 - 18:18 WIB

Satlantas Polres Pasuruan Bagikan Hadiah Dalam Tangka HUT Polantas

Selasa, 15 September 2026 - 14:40 WIB

Dugaan Mobilisasi Pelajar dalam Demo, Wakil Wali Kota Blitar Dilaporkan ke Polisi

Senin, 14 September 2026 - 20:28 WIB

63 Pedagang Somasi Abdul Qodir, Dana Swadaya Pasar Karangploso Dipertanyakan?

Senin, 14 September 2026 - 19:27 WIB

Gudang Material di Singosari Terbakar Diduga Akibat Korsleting Listrik

Berita Terbaru

Hadi Wiyono alias Pak Dur saat mendatangi Polres Malang didampingi kuasa hukumnya (Foto: bgs pendoposatu.id)

Hukum

Polemik Bendungan Lahor, Pak Dur Jadi Tersangka

Jumat, 18 Sep 2026 - 12:14 WIB

You cannot copy content of this page