Ket foto. Ketua Komisi IV DPRD kabupaten Malang Zia Ulhaq saat diwawancara awak media
Spread the love
Malang, pendoposatu.id – DPRD Kabupaten Malang menegaskan komitmennya untuk mewujudkan target ambisius “Zero Anak Tidak Sekolah (ATS)” secara bertahap, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi Partai Gerindra, Zia Ulhaq, memastikan bahwa isu ATS telah menjadi perhatian serius dan bahkan sudah dianggarkan dalam APBD tahun 2025.
“Masalah ATS ini sudah menjadi atensi DPRD. Tahun 2025 sudah kami alokasikan anggaran, dan hari ini juga telah disalurkan kepada sekitar 400 penerima melalui bidang yang menangani warga belajar non-formal,” ujar Zia Ulhaq saat ditemui usai workshop Anak Tidak Sekolah di Hotel Rayz, Selasa (21/10/2025).
Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya bersama antara DPRD dan Pemkab Malang untuk menekan angka anak tidak sekolah sekaligus membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat di semua jenjang.
Zia menjelaskan, meskipun target “Zero ATS” sudah dicanangkan, tantangan di lapangan masih cukup besar, terutama terkait pendanaan bagi peserta didik dewasa yang berusia di atas 25 tahun.
“Bagi anak usia produktif sampai 24 tahun itu masih tanggung jawab pemerintah pusat. Tapi untuk usia 25 tahun ke atas, tanggung jawabnya ada di pemerintah daerah, dan bisa kita biayai melalui APBD,” terang Zia.
Ia mencontohkan kebutuhan anggaran yang tidak sedikit untuk mendukung program tersebut.
“Kalau setiap peserta didik membutuhkan biaya sekitar Rp2 juta hingga lulus, dengan asumsi ada 3.000 peserta ATS, berarti Pemkab harus menyiapkan sekitar Rp6 miliar per tahun. Dan berapa pun anggarannya, selama untuk kepentingan rakyat dan pendidikan, DPRD pasti akan mendukung,” tegas Zia.
Selain fokus pada anggaran, Zia juga menyoroti pentingnya sistem pendidikan kesetaraan yang transparan dan benar-benar mendidik. Ia menolak praktik perolehan ijazah instan tanpa proses belajar yang sesungguhnya.
“Sekarang tidak bisa lagi ada ijazah instan. Semua peserta harus benar-benar belajar dan hadir di PKBM agar mendapat ijazah Paket A, B, atau C secara sah,” tegasnya.
Zia berharap, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Malang dan DPRD dapat mempercepat terwujudnya Malang sebagai daerah bebas Anak Tidak Sekolah. Program ini juga diharapkan mampu melahirkan generasi yang lebih cerdas, mandiri, dan berdaya saing tinggi.
“Kami ingin memastikan, tidak ada lagi anak di Kabupaten Malang yang kehilangan haknya untuk belajar. Pendidikan adalah investasi masa depan bangsa, dan itu tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.
