Malang, pendoposatu id – Pemerintah Kabupaten Malang terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pemenuhan hak pendidikan bagi semua anak. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Bupati Malang, Hj. Lathifah Shohib, saat membuka Workshop Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Malang, Selasa (21/10/2025).
Lathifah Shohib menyampaikan bahwa jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Malang masih tergolong tinggi, mencapai sekitar 19 ribu anak. Meskipun secara persentase terbilang kecil, angka tersebut tetap menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Hari ini kita melaksanakan workshop penanganan anak tidak sekolah di Kabupaten Malang. Jumlahnya memang masih lumayan tinggi, sekitar 19 ribuan anak. Ini menjadi perhatian karena SDM adalah aset penting bagi Kabupaten Malang, jadi hak-hak pendidikan mereka harus kita penuhi,” ujar Wabup Lathifah Shohib.
Ia menegaskan, berbagai faktor menjadi penyebab masih adanya anak yang tidak bersekolah, seperti kendala ekonomi, sosial, hingga kurangnya dukungan keluarga. Pemerintah Kabupaten Malang, lanjutnya, berupaya mengurai berbagai permasalahan tersebut dengan melibatkan banyak pihak.
“Kalau mereka ada kendala, entah dari keluarga, ekonomi, atau sosial, pemerintah akan bantu mencari solusinya. Kita ingin semua anak bisa kembali mendapat pendidikan yang layak,” tambah Wabup Lathifah.
Sebagai langkah nyata, Pemkab Malang telah menyiapkan berbagai program pendidikan non-formal melalui PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). Hingga saat ini, terdapat sekitar 65 PKBM di Kabupaten Malang, dan 50 di antaranya aktif melayani peserta didik.
“Anak-anak yang tidak sekolah nanti kita masukkan ke PKBM yang tersebar di Kabupaten Malang. Mereka tidak perlu membayar karena sudah mendapat bantuan operasional pendidikan seperti BOP dan BOS dari pemerintah,” jelas Bu Nyai, panggilan akrab Wabup Malang ini.
Menurut Hj. Lathifah Shohib, perhatian pemerintah terhadap pendidikan non-formal cukup besar. Ia menyebutkan bahwa dana bantuan yang diterima peserta didik non-formal justru sedikit lebih tinggi dibanding sekolah formal.
“Kalau SD formal dapat 450 ribu, yang non-formal bisa 500 ribu. Ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap mereka cukup besar,” kata Wabup Malang.
Lebih lanjut, Wabup menargetkan agar penanganan ATS dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan hingga mencapai target “Zero ATS” di Kabupaten Malang.
“Kita akan rancang targetnya. Tahun pertama, kedua, dan ketiga, apa saja capaian yang harus dituntaskan agar nanti bisa benar-benar zero ATS,” tegas Wabup Lathifah.
Untuk mempercepat realisasi program ini, Hj. Lathifah Shohib meminta peran aktif seluruh elemen, mulai dari kepala desa, camat, Dinas Pendidikan, hingga Tim Penggerak PKK. Ia menilai, keterlibatan PKK sangat penting dalam memberikan pendekatan persuasif kepada keluarga.
“Tim Penggerak PKK harus dilibatkan, khususnya yang menangani bidang pendidikan. Saat mereka berkunjung ke masyarakat, bisa sekaligus memberikan motivasi kepada keluarga agar anak-anak mau kembali sekolah,” tuturnya.
Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Pemkab Malang optimistis dapat mempercepat penanganan ATS dan memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari hak pendidikannya.
Penulis : nes
Sumber Berita : lioutan
