Malang, pendoposatu.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, melakukan kunjungan kerja ke kawasan perumahan PNS dan ASN di Kecamatan Sukun, Kota Malang. Kunjungan ini bukan sekadar peninjauan proyek, melainkan momentum penting untuk menegaskan arah kebijakan perumahan nasional yang pro-rakyat sekaligus memperkuat peran pengusaha lokal dalam pembangunan.
Dalam sambutannya, Maruarar menekankan pentingnya mencetak pengembang-pengembang baru dari kalangan daerah agar mampu bersaing dengan perusahaan besar.
“Didik kader-kader pengembang, pengusaha lokal, dan pengusaha daerah supaya naik kelas. Supaya terjadi perubahan ekonomi yang merata, tidak hanya dikuasai segelintir orang. Pengusaha daerah juga harus bisa bersinar,” tegas Maruarar.
Menteri PKP juga menyoroti urgensi program rumah bersubsidi sebagai jalan keluar dari praktik rentenir yang selama ini menjerat masyarakat kecil. Menurutnya, pemerintah akan terus memperluas akses rumah murah dengan skema cepat, mudah, dan terjangkau.
“Kita buat program melawan rentenir dengan memberikan kemudahan, kecepatan, dan kemurahan untuk memperoleh rumah bersubsidi. Program ini sudah berjalan di Subang, Wajelengka, Wajo, dan banyak daerah lain. Sekarang kita dorong lebih luas lagi,” jelasnya.
Maruarar menegaskan Indonesia adalah negara besar dan kaya yang harus hadir dengan solusi nyata. Dengan adanya perumahan bersubsidi, masyarakat Malang maupun Jawa Timur diharapkan tidak lagi bergantung pada pinjaman rentenir.
Selain itu, ia memberikan apresiasi kepada para pihak yang mendukung pembangunan perumahan rakyat, mulai dari Real Estate Indonesia (REI), Bank Jatim, BTN, hingga Bank Tabungan Perumahan Rakyat (BTPR).
“Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut mendorong rumah bersubsidi. Dengan dukungan sektor perbankan daerah, khususnya Bank Jatim, saya yakin program ini makin dekat dengan rakyat,” tambahnya.
Ketua DPD REI Jawa Timur, Mochamad Ilyas, dalam kesempatan tersebut menegaskan komitmen REI untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia tidak menutup mata bahwa proses di lapangan masih menghadapi hambatan.
“REI Jatim berkomitmen penuh mendukung program 3 juta rumah. Tetapi kendala besar ada di perizinan. Ada daerah yang mengurus PBG bisa sampai setahun, padahal aturan seharusnya hanya 15 menit,” ungkap Ilyas.
Ia menyebut kendala tersebut sudah disampaikan langsung kepada Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Mendagri Tito Karnavian, serta Menteri PKP Maruarar Sirait. Diharapkan tindak lanjut segera dilakukan agar tidak menghambat program strategis nasional ini.
Hingga Oktober 2025, realisasi pembangunan rumah di Jawa Timur baru mencapai 14 ribu unit, menempati peringkat ke-4 nasional. Padahal, Jawa Timur memiliki jumlah penduduk hampir 30 juta jiwa sekaligus anggota REI terbesar di Indonesia.
“Kontribusi ini masih kecil. Dengan sisa waktu sekitar 2,5 bulan hingga akhir tahun, kami menargetkan tambahan 3.000 hingga 4.000 unit rumah agar posisi Jawa Timur lebih baik,” jelas Ilyas.
Ia menambahkan, ada perumahan tipe 30/60 dan tipe 36/66 dengan harga mulai Rp300 jutaan.
“Di sini, kita (REI) tipe 36 tanah 66, jualnya 166. Inilah yang dikatakan political will, merupakan terobosan,” beberapa Ilyas
Pihaknya akan terus melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah di Indonesia.
“Program 3 uta rumah tidak mungkin berjalan tanpa kolaborasi dengan pemerintah daerah. Dan konsep yang kita lihat di Malang bisa menjadi contoh nasional,” tandasnya.
Kunjungan Menteri PKP Maruarar Sirait di Malang ini menegaskan bahwa pembangunan perumahan bersubsidi tidak hanya sebatas penyediaan hunian, melainkan juga instrumen pemerataan ekonomi. Dengan melibatkan pengusaha lokal, sektor perbankan, serta dukungan pemerintah pusat dan daerah, program perumahan rakyat diharapkan semakin berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.
