Tajuk Redaksi :
MALANG, pendoposatu.id- Seperti yang sudah menjadi Tajuk Redaksi beberapa waktu lalu, mutasi dan pelantikan 166 ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang kembali membuka pertanyaan tentang peta kekuatan birokrasi. Bupati Malang H. M. Sanusi melantik pejabat administrator, fungsional, hingga kepala sekolah pada Senin (3 Agustus 2026) lalu.
Perkembangan lanjutan dari hasil perputaran atau mutasi jabatan di pemkab malang akhir Agustus mulai ramai diperbincangkan. Kelompok-kelompok yang terbentuk sudah mulai beraksi dengan rencana jangka pendek masing-masing. Dari beberapa kelompok itu juga sudah mulai memasarkan dagangannya.
Seperti yang diberitakan di beberapa media massa baru-baru ini, pelantikan tersebut semestinya menjadi bagian dari kebutuhan organisasi dan peningkatan pelayanan publik. Namun, informasi dari sumber yang mengetahui dinamika internal birokrasi justru mengungkap dugaan pertarungan pengaruh di balik penataan jabatan.
Pelantikan 3 Agustus 2026 menciptakan kondisi yang mengerikan, tatkala Sekda Kabupaten Malang, menempatkan orang-orangnya disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis strategis yg kompetensinya patut diragukan patut diwaspadai dan patut diawasi. Sumber tersebut menyebut sejumlah kelompok mulai membangun pengaruh setelah Budiar Anwar menjabat Sekretaris Daerah (Sekda). Kondisi itu memunculkan dugaan bahwa penempatan pejabat juga berkaitan dengan upaya memperkuat posisi masing-masing kelompok.
Sedangkan untuk manajemen talenta yang digaungkan Kepala BKPSDM Kabupaten Malang yang juga mantan Pj. Sekda selama 2 tahun seharusnya memberikan saran masukan kepada pimpinan dan juga memberikan tauladan bagi ASN, tapi ternyata semua itu hanya omon-omon, main aman dan isapan jempol belaka, karena menjelang pensiun.
Pertanyaannya apakah manajemen talenta itu dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan merit sistem yang berlaku? Sedangkan di BKPSDM sendiri sudah terbukti Sekdin yang lama dimutasi diganti dengan Sekdin baru yang secara kompetensi juga masa kerja pangkat pengalaman dan jabatan masih kurang, apakah itu sudah disebut memenuhi manajemen talenta? Dan kenapa Kabid- kabid yang ada di BKPSDM tidak segera diisi?
Sedangkan untuk Kabag hukum yang baru menjabat kemarin, untuk saat ini ditunjuk menjadi plt. Inspektur yang seharusnya seorang Inspektur dijabat oleh ASN yang mempunyai kompetensi khusus hampir setara dengan Sekda. Penunjukan ini dilakukan ada dugaan untuk mengamankan kasus-kasus yang akan terjadi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.
Untuk Kabid PJU DPUBM berinisial (S) yang belum mempunyai pengalaman lintas OPD dan secara kompetensi serta ke diklatan belum memenuhi syarat juga ditempatkan sebagai sekretaris Inspektorat yang tugas dan fungsinya adalah mengkoordinasikan para Inspektur Pembantu (Irban) senior.
Inspektorat yang seharusnya menjadi kontrol dan evaluator OPD dan bagian Setda saat ini jadi mandul dan tidak ada greget. Sementara saat ini jabatan Kepala Bidang (Kabid) yang ditinggal (S) belum diisi karena masih menunggu hasil lelang jabatan dalam tanda kutip yang berani bayar tinggi.
Demikian juga kabid-kabid di dinas teknis lainnya, terkait jual beli ini patut diwaspadai. Sedangkan yang tidak kalah mencolok adalah inisial (JDS) selaku Sekdin Cipta Karya saat ini, ia diduga berperan sebagai operator dan juga kolektor pengepul setoran dari pihak ketiga serta bidang-bidang lain yang terkait dengan proyek dan perizinan.
Diantaranya inisial (D) Kabid Perumahan, inisial (J) Kabid Pembangunan Tata Ruang, inisial (S) Kabid Pemukiman, dan inisial (YH) yang membagi paket proyek pekerjaan dan juga bertugas sebagai penerima fee proyek. Jabatan Kabid di badan dan dinas yg ditinggalkan oleh beberapa orang yang telah dilantik tanggal (3 Agustus) kemarin, saat ini sedang dilakukan tawar menawar melalui marketing jabatan dari 3 kelompok tersebut dan ada juga yang dari luar atau non ASN.
Jabatan Kabid di badan dan dinas yang kosong kenapa tidak segera diisi ini menjadi tanda tanya besar yang lagi diperbincangkan oleh ASN yang sudah waktunya promosi dan mandeg ditempat kalah sama mereka yang berani bayar. Akankah hal seperti ini akan terus yg dipertahankan? Apa mereka para penguasa saat ini sengaja mau menjadikan oligarki pemerintahannya, dan itu bisa membuat Kabupaten malang bisa mengalami kemunduran dalam segala sektor.(Dir)
