Malang, pendoposatu.id – Dugaan kasus keracunan makanan di salah satu sekolah di Kecamatan Kepanjen menjadi alarm bagi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang untuk memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keterlambatan distribusi makanan yang semestinya tiba pagi hari, namun baru datang menjelang siang, dinilai sebagai bukti lemahnya manajemen produksi di lapangan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, drg. Wiyanto Wijoyo, menegaskan bahwa faktor keterlambatan masak dan pengiriman makanan tidak boleh terjadi karena berdampak langsung pada kualitas dan keamanan konsumsi siswa.
“Ada yang distribusinya mundur sampai jam 10–12 karena proses masaknya belum selesai. Kalau makanan kering masih bisa tahan, tapi kalau jenis basah seperti gulai, itu berisiko tinggi rusak,” ujarnya dengan tegas.
Menurutnya, perencanaan dapur dan sistem distribusi harus dikelola secara profesional. Keterlambatan sekecil apapun bisa mengubah kondisi makanan dan memicu potensi kontaminasi. Oleh sebab itu, Dinkes memperkuat peran puskesmas dalam mengawasi pelaksanaan program di setiap wilayah.
“Puskesmas punya peran penting, bukan hanya memeriksa, tapi juga melakukan pembinaan. Mereka harus memastikan makanan yang sampai di sekolah tetap higienis,” terang Wiyanto.
Ia menambahkan, setiap kegiatan inspeksi mendadak (sidak) dan evaluasi lapangan kini wajib melibatkan puskesmas karena mereka memiliki data akurat tentang jumlah penerima manfaat dan jalur distribusi makanan.
Selain itu, Dinkes juga mendorong agar setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki armada dan sistem logistik yang memadai.
“Distribusi bisa sampai tiga ribu paket di satu titik. Kalau tidak ada armada yang cukup dan manajemen yang rapi, pasti terlambat. Akibatnya, kualitas makanan menurun,” tegasnya.
Wiyanto juga menyoroti masalah klasik yang sering muncul di lapangan: pengelolaan bahan pangan yang belum memenuhi standar keamanan. Banyak pengelola dapur yang masih abai terhadap penyimpanan bahan baku seperti daging ayam dan sayur.
“Ada bahan makanan yang disimpan sampai dua hari sebelum dimasak. Ini jelas tidak sesuai standar keamanan pangan. Kita butuh SDM yang paham manajemen dapur dan logistik,” katanya.
Data Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Malang mencatat saat ini terdapat 93 SPPG, dan 71 di antaranya sudah aktif beroperasi. Pemerintah Kabupaten Malang menargetkan jumlah tersebut meningkat hingga 233 SPPG sebagai bagian dari perluasan program MBG di seluruh kecamatan.
Wiyanto menegaskan, Dinkes akan terus memperkuat kolaborasi dengan DKP, Dinas Pendidikan, serta puskesmas untuk mencegah kasus serupa terulang.
“Kami tidak mencari siapa yang salah, tapi memastikan semua pihak bekerja dengan disiplin dan profesional. Anak-anak harus menerima makanan bergizi yang aman setiap hari,” pungkasnya.
Penulis : nes
