Pasuruan, pendoposatu.id – Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Wrati Kedungringin menggelar aksi penyampaian pendapat di muka umum, Rabu (8/4/2026). Massa yang dipimpin Ketua Forum DAS Wrati, Henry Sulfianto, bergerak menuju Kantor Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDA, BMBK) serta Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan untuk menuntut solusi konkret atas banjir tahunan yang terus melanda Desa Kedungringin.
Aksi tersebut menyoroti persoalan jembatan di Dusun Kedungringin Tengah yang dinilai menjadi penyebab utama banjir berkepanjangan. Warga menilai pemerintah daerah belum menunjukkan langkah nyata, meski usulan pembangunan jembatan telah diajukan berulang kali melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).
Kepala Desa Kedungringin, Rizky Wahyuni, menegaskan wilayahnya telah menjadi langganan banjir setiap tahun tanpa penyelesaian yang jelas. Menurutnya, kondisi jembatan yang sejajar dengan permukaan air sungai menyebabkan aliran air mudah meluap ke permukiman warga.
“Kami menilai banjir di Desa Kedungringin tidak pernah mendapat solusi nyata. Setiap tahun kami mengusulkan pembangunan jembatan, tetapi tidak pernah terealisasi. Pemerintah Kabupaten terkesan tidak serius menindaklanjuti laporan kami,” tegas Rizky dalam orasinya.
Ia menjelaskan, normalisasi sungai yang dilakukan warga selama ini hanya sebatas membersihkan eceng gondok. Padahal, pertumbuhan tanaman air tersebut sangat cepat karena wilayah Kedungringin berada di hilir yang menjadi muara limbah dari kawasan industri di sekitarnya.
“Banjir di sini memang tidak sampai menenggelamkan atap rumah, tetapi berlangsung lama hingga satu bulan. Sekitar 200 rumah terdampak, khususnya di Dusun Kedungringin Tengah. Kami membutuhkan solusi permanen, bukan sekadar bantuan sementara,” ujarnya.
Ketua Forum DAS Wrati, Henry Sulfianto, menambahkan jembatan yang dibangun sekitar tahun 2007–2009 pada masa Kepala Desa Najib kini kondisinya rusak dan tidak lagi mampu menampung debit air saat musim hujan. Padahal, jembatan tersebut merupakan akses vital penghubung antarwilayah Kabupaten Pasuruan dan Sidoarjo.
“Jembatan ini sangat penting karena menjadi jalur utama aktivitas warga, termasuk pekerja yang melintas setiap hari. Saat hujan deras, air meluber ke permukiman dan akses jalan menjadi licin serta berlumut, sehingga membahayakan pengguna jalan,” kata Henry.
Henry juga mengungkapkan kekecewaannya karena usulan pembangunan jembatan tidak pernah masuk dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), meskipun telah diajukan rutin sejak 2019 hingga 2025.
“Kami sudah menanyakan langsung ke Dinas SDA, ternyata usulan tersebut tidak masuk dalam sistem. Padahal urgensinya sangat tinggi. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan akibat tidak adanya kepastian pembangunan,” ujarnya.
Menanggapi tuntutan warga, Kepala Dinas SDA, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan, Sarinah Rostief, menyatakan pihaknya sepakat jembatan tersebut perlu diganti. Namun proses pembangunan harus mengikuti mekanisme perencanaan anggaran daerah.
“Tahun ini atau 2027 memungkinkan untuk direalisasikan, tergantung formulasi anggaran yang tersedia, baik melalui PAK, APBD, maupun skema lainnya. Kami akan mencari solusi terbaik agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” jelasnya.
Selain persoalan jembatan, Forum DAS Wrati juga menyoroti keberadaan pintu air di sekitar lokasi yang dinilai menghambat aliran sungai. Warga meminta Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengupayakan kembali kewenangan pengelolaan anak sungai yang sejak 2018 berada di bawah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), karena hingga kini belum ada langkah konkret berupa pengerukan maupun normalisasi.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, Muhammad Yusuf Danial, memastikan pihaknya menerima aspirasi masyarakat dan akan segera menindaklanjuti dengan koordinasi bersama Dinas SDA, BMBK serta BBWS.
“Kami akan segera mengajukan surat audiensi ke BBWS agar ada kejelasan penanganan sungai. Aspirasi warga menjadi prioritas karena menyangkut keselamatan dan aktivitas ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Warga berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata agar banjir tahunan yang merendam ratusan rumah tidak terus berulang, sekaligus memastikan akses transportasi vital antarwilayah kembali aman dan lancar.
Penulis : Dul
