PENDOPOSATU.ID, MALANG – Survei opini publik yang dirilis Litbang Kompas Januari 2025 mencatat bahwa mayoritas masyarakat menunjukkan apresiasi positif terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebanyak 80,9 persen responden dari 38 provinsi di Indonesia menyatakan puas, sementara hanya 19,1 persen yang mengaku tidak puas.
Angka ini menjadi sorotan karena mencerminkan tingkat kepuasan publik yang tinggi dalam 100 hari pertama Kabinet Merah Putih. Capaian ini dinilai istimewa, mengingat sejumlah kebijakan pemerintah, seperti di bidang hukum, perpajakan, hingga program Makan Bergizi Gratis, sempat memicu polemik di masyarakat.
Dr. Verdy Firmantoro, pakar Komunikasi Politik Universitas Brawijaya, menilai hasil survei ini menggambarkan tren opini publik yang positif terhadap pemerintahan. Namun, ia mengingatkan bahwa hasil survei ini lebih merupakan representasi umum dan tidak bisa sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di lapangan.
“Tapi ini tetap mencerminkan opini publik trendnya positif. Karena konteksnya 100, maka lebih pada optimisme atau keyakinan masyarakat terhadap pemerintahan ini. Itu yang terpenting. Kalau masyarakat sudah tidak yakin diawal, maka apa yang diharapkan lima tahun kedepannya,” katanya.
Meski hasil survei menunjukkan tren positif, Verdy memberikan catatan penting terkait metodologi survei yang cenderung tidak melibatkan segmen masyarakat tertentu, seperti kalangan menengah ke atas dan akademisi yang lebih kritis.
“Pandangan dari kalangan kritis harus diakomodasi pemerintah untuk memperkuat hasil survei. Jika hanya fokus pada angka positif tanpa ruang untuk kritik, pemerintah berisiko kehilangan perspektif penting dalam merespon dinamika masyarakat,” jelasnya.
Menurut Verdy, salah satu tantangan terbesar pemerintahan Prabowo-Gibran adalah memastikan sinkronisasi antara presiden dan para menteri dalam kabinet. Ia menilai bahwa blunder yang terjadi di sejumlah kementerian selama tiga bulan terakhir menunjukkan adanya potensi miskomunikasi yang dapat merusak citra pemerintah.
“Kinerja para menteri harus inline dengan presiden. Jika support system pemerintahan ini solid, maka kebijakan akan lebih efektif dan minim miskomunikasi,” tegas Verdy.
Verdy juga mengingatkan agar hasil survei ini tidak dijadikan dasar euforia berlebihan, mengingat tantangan ke depan masih besar, terutama dengan dinamika politik yang semakin dinamis. Salah satu isu yang akan menjadi ujian besar adalah kongres PDIP, yang diprediksi memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas politik nasional.
Ia juga mencatat bahwa kepuasan masyarakat saat ini banyak berasal dari kalangan menengah ke bawah, yang merasakan manfaat program-program pemerintah seperti bansos dan Makan Bergizi Gratis. Namun, ia menilai program tersebut masih sebatas “cek ombak” dan membutuhkan evaluasi lebih lanjut untuk keberlanjutan.
“Program seperti Makan Bergizi Gratis perlu dipastikan keberlanjutannya agar tidak hanya menjadi langkah populis sesaat. Masyarakat harus tetap kritis dan aware terhadap dinamika sosial ekonomi ke depan,” ungkap Verdy.
Terkait isu reshuffle kabinet, Verdy menyatakan bahwa langkah ini bisa menjadi solusi untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, tetapi harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas politik.
“Reshuffle itu bisa dilakukan, tetapi jangan terlalu sering. Stabilitas politik harus tetap dijaga, dan yang penting, jangan sampai ada kepentingan pribadi di balik reshuffle,” pungkasnya.
Hasil survei Litbang Kompas ini menunjukkan optimisme publik yang tinggi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, pemerintah perlu menjadikan hasil ini sebagai motivasi untuk terus bekerja keras, bukan sekadar euforia. Dengan memperkuat sinergi antar kementerian, memastikan kebijakan yang konkret, dan mendengar kritik dari berbagai kalangan, pemerintah dapat mempertahankan momentum positif ini dalam jangka panjang.
Penulis : Dudung
