PENDOPOSATU.ID, KOTA MALANG – Penunjukan Ginanjar Yoni Wardoyo, seorang anggota DPRD aktif sekaligus kader partai politik, sebagai Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Malang menuai beragam tanggapan. Namun, Komunitas Sosial Kemasyarakatan Pelindung Tanah Air (PELITA) memberikan dukungan penuh, dengan syarat Ginanjar mampu menjaga netralitas dan tidak mencampuradukkan kepentingan politik dalam kegiatan Pramuka.
“Pramuka memang organisasi yang bersifat non-politik, tapi bukan anti-politik. Artinya, siapa pun boleh terlibat selama mereka punya komitmen membina generasi muda. Termasuk anggota DPRD seperti Mas Ginanjar,” ujar Damanhury Jab, pendiri PELITA ke Pendoposatu.id pada Jum’at (01/08/2025).
Dalam pandangannya, selama ini Ginanjar dikenal sebagai sosok yang aktif dalam kegiatan kepemudaan dan sosial kemasyarakatan. Ia menilai kehadiran Ginanjar justru bisa menjadi nilai tambah bagi Pramuka Kota Malang.
“Beliau punya akses ke kebijakan publik, paham birokrasi, dan bisa memperjuangkan penguatan anggaran untuk kegiatan pembinaan karakter anak muda. Itu hal yang positif kalau digunakan dengan benar,” terangnya.
Menanggapi kekhawatiran sejumlah pihak yang dan mengatakan marwah Pramuka Kota Malang tercoreng karena ketua Kwarcab berasal dari kader partai, pria yang akrab disapa Jab ini berpendapat siapapun boleh terlibat selama punya komitmen membina generasi muda.
“Siapa pun boleh terlibat selama punya komitmen membina generasi muda, termasuk anggota DPRD.” tandasnya.
Meskipun demikian, Damanhury menekankan pentingnya pengawasan dari semua pihak. Ia meminta agar pengurus Kwarcab, Kwaran dan masyarakat mengawasi Ginanjar supaya Pramuka tetap steril dari kampanye atau promosi politik.
“Asal tidak membawa spanduk atau pesan-pesan politik, saya kira ini sah-sah saja. Kita nilai dari kinerjanya, bukan dari warna benderanya,” pungkas Damanhury.
Penulis : Gus
Editor : Redaksi
