Malang, pendoposatu.id – Polemik tidak terpasangnya foto Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib dalam acara Halalbihalal Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026 yang digelar Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Kanjuruhan menuai sorotan tajam dari elite Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Malang. Kejadian ini dinilai mencederai etika pemerintahan serta berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap soliditas kepemimpinan daerah.
Dalam kegiatan tersebut, foto Bupati Malang Sanusi justru dipasang berdampingan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar. Sementara itu, foto Wakil Bupati Lathifah Shohib tidak terlihat terpampang sebagaimana lazimnya simbol kepemimpinan daerah yang menempatkan Bupati dan Wakil Bupati sebagai satu kesatuan resmi dalam struktur pemerintahan.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Malang, H. Ali Murtadlo, secara tegas meminta jajaran direksi Perumda Tirta Kanjuruhan segera menyampaikan permintaan maaf secara resmi dan terbuka kepada Wakil Bupati Malang. Menurutnya, kelalaian tersebut tidak dapat dianggap sepele karena menyangkut marwah institusi pemerintahan.
“Kami meminta Perumda Tirta Kanjuruhan melakukan permintaan maaf kepada beliau (Wakil Bupati) secara resmi dan terbuka,” tegas Ali Murtadlo, Senin (30/3/2026).
Politisi yang akrab disapa Gus Tadlo itu menegaskan hingga saat ini belum ada permintaan maaf langsung dari jajaran direksi Perumda Tirta Kanjuruhan kepada Wakil Bupati. Ia menilai langkah klarifikasi harus segera dilakukan untuk menghindari spekulasi liar di ruang publik.
“Saya sudah cek langsung ke Wabup, belum ada permintaan maaf dari direksi Tirta Kanjuruhan. Kami berharap jajaran direksi segera menyampaikan permohonan maaf secara langsung dan terbuka, serta memastikan kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya.
Ia menilai tidak dicantumkannya foto Wakil Bupati selain tidak sesuai aturan protokoler juga berpotensi menimbulkan persepsi keliru terhadap hubungan internal kepala daerah. Padahal, kata dia, Bupati dan Wakil Bupati merupakan satu kesatuan simbol kepemimpinan yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan resmi pemerintahan.
“Menurut kami itu tidak layak. Secara aturan, foto Bupati dan Wakil Bupati harus dipasang sebagai satu kesatuan simbol kepemimpinan daerah. Pertanyaannya, apa pertimbangan Tirta Kanjuruhan tidak memasang foto Wabup, justru menampilkan Sekda. Apakah ini disengaja atau tidak, kami belum mendapatkan penjelasan,” tegasnya.
Gus Tadlo memastikan hubungan antara Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang dalam kondisi baik serta tidak terdapat persoalan internal sebagaimana yang berkembang dalam spekulasi publik.
“Hubungan beliau baik-baik saja, aman dan tetap solid. Kami tidak mengetahui alasan mengapa Tirta Kanjuruhan mengambil langkah seperti ini,” ungkapnya.
Ia juga mengungkapkan telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama Perumda Tirta Kanjuruhan terkait persoalan tersebut. Dalam komunikasi itu, pihak direksi disebut telah menyampaikan permohonan maaf secara informal dan berjanji akan menemui Wakil Bupati secara langsung.
“Saya sudah berkomunikasi dengan Dirut, beliau menyampaikan permohonan maaf dan berjanji akan datang langsung menemui Bu Wabup. Namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai alasan atau pihak yang mengambil keputusan tersebut,” tuturnya.
Menurutnya, persoalan ini bahkan telah menjadi perhatian di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, meskipun belum ada instruksi khusus dari pengurus pusat terkait langkah lanjutan yang akan diambil.
“Informasi ini sudah sampai ke DPP PKB di Jakarta, namun belum ada arahan khusus. Yang jelas, di tingkat Kabupaten Malang, DPC, Fraksi, hingga Komisi II sudah memberikan sikap tegas terhadap persoalan ini,” pungkasnya. (Red)
Penulis : red
