PENDOPOSATU.ID, KOTA MALANG – DPRD Kota Malang menyoroti penurunan belanja daerah dalam perubahan APBD 2025. Kondisi ini dianggap sebagai sinyal bahaya karena memperlihatkan rapuhnya kemandirian fiskal akibat masih tingginya ketergantungan pada dana transfer pusat.
Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, menyebut belanja daerah yang semula sebesar Rp2,7 triliun kini terkoreksi menjadi sekitar Rp2,3 triliun, atau turun Rp300 miliar. Menurutnya, penurunan itu dipicu oleh turunnya Transfer ke Daerah (TKD) serta prediksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang ikut melemah.
“Kalau kami hitung, TKD turun sekitar Rp300 miliar. Sementara untuk Silpa, pada PAK 2025 masih tercatat Rp207 miliar, namun dalam KUA 2026 ini diprediksi hanya Rp104 miliar,” jelas Trio, Kamis (18/9/2025).
Dengan kondisi tersebut, DPRD menekankan pentingnya penyesuaian belanja agar program prioritas tetap bisa terlaksana. Trio juga berharap pemerintah pusat tidak memangkas TKD secara drastis karena akan menyulitkan daerah.
Meski demikian, ia menilai kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang masih relatif stabil. PAD tercatat di kisaran Rp1,05 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah sekitar Rp800 miliar.
“PAD kita cukup bagus, meskipun tetap perlu ada peningkatan. Kemandirian daerah diukur dari seberapa besar rasio PAD dibandingkan dengan dana transfer,” tegasnya.
Trio menambahkan, DPRD bersama Pemkot akan terus menyisir pos-pos anggaran agar program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. (Yoen)
Penulis : Yoen
Editor : Redaksi
