KOTA MALANG, pendoposatu.id – Menghadapi ancaman kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur (Jatim) terutama di wilayah kerja Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) III Malang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, membutuhkan kesiapsiagaan yang tidak hanya mengandalkan respons saat bencana terjadi. Kecepatan koordinasi, ketepatan pemetaan kebutuhan, serta kesiapan logistik menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat terdampak mendapatkan penanganan secara cepat.
Hal tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan Desk Kekeringan di Jatim dan Penguatan Tata Kelola Pergudangan yang digelar di Bakorwil Malang, Selasa (29 September 2026). Kegiatan tersebut mempertemukan jajaran BPBD Provinsi Jatim, BPBD kabupaten/kota, serta perangkat daerah terkait untuk membahas kondisi kekeringan sekaligus memperkuat sistem pengelolaan logistik kebencanaan.
Dalam sambutannya, Kepala Bakorwil Malang, Asep Kusdinar menekankan pentingnya koordinasi lintas wilayah dan lintas sektor dalam menghadapi ancaman kekeringan. Menurutnya, kekeringan memiliki karakteristik yang berbeda di setiap daerah. Karena itu, penanganannya membutuhkan informasi yang akurat mengenai kondisi wilayah, masyarakat terdampak, kebutuhan air bersih, hingga kesiapan dukungan logistik.
“Desk ini menjadi ruang untuk menyamakan data, melihat kondisi di masing-masing daerah, sekaligus memastikan langkah penanganan dapat dikoordinasikan dengan baik,” ujarnya.
Asep menegaskan, penanganan bencana tidak boleh berhenti pada aspek respons. Kesiapsiagaan harus dibangun sejak sebelum kondisi darurat terjadi. Dalam konteks tersebut, tata kelola pergudangan menjadi salah satu mata rantai penting dalam sistem penanggulangan bencana. Ketersediaan logistik harus diikuti dengan sistem penyimpanan, pencatatan, pemeliharaan, dan distribusi yang tertib.
“Ketika bencana terjadi, yang dibutuhkan masyarakat adalah kecepatan. Karena itu, logistik harus sudah siap, datanya jelas, dan mekanisme distribusinya juga harus dipahami bersama,” kata Asep.
Menurutnya, gudang logistik tidak semata-mata berfungsi sebagai tempat penyimpanan bantuan. Lebih dari itu, pergudangan merupakan bagian dari sistem kesiapsiagaan pemerintah dalam memastikan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi ketika terjadi keadaan darurat. Karena itu, penguatan tata kelola pergudangan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengelolaan stok, inventarisasi, penyimpanan, hingga mekanisme mobilisasi dan distribusi bantuan.
Forum desk juga menjadi ruang koordinasi untuk melihat kondisi kekeringan secara lebih komprehensif. Informasi dari masing-masing kabupaten/kota menjadi bahan penting dalam menentukan langkah penanganan sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah. Pendekatan tersebut diperlukan karena persoalan kekeringan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan air. Faktor geografis, kondisi sumber air, sebaran penduduk, akses menuju wilayah terdampak, hingga kemampuan distribusi bantuan turut menentukan efektivitas penanganan.
Dengan demikian, koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BPBD, dan perangkat daerah terkait menjadi semakin penting. Asep menyebut kesiapsiagaan harus dibangun sebagai sebuah sistem, bukan bekerja secara parsial.
“Semua harus tahu siapa melakukan apa, kapan dilakukan, dan dukungan apa yang dibutuhkan. Dengan begitu, ketika situasi membutuhkan respons cepat, kita tidak lagi memulai dari nol,” jelasnya.
Melalui kegiatan Desk Kekeringan dan Penguatan Tata Kelola Pergudangan tersebut, Bakorwil Malang mendorong agar koordinasi penanggulangan bencana di Jatim semakin terintegrasi. Bukan hanya dalam menghadapi kekeringan, tetapi juga dalam membangun sistem logistik kebencanaan yang tertib, akurat, responsif, dan mampu bergerak cepat sesuai kebutuhan masyarakat.
Bagi Bakorwil Malang, koordinasi lintas daerah menjadi bagian penting dalam memastikan pemerintah hadir ketika masyarakat menghadapi situasi darurat. Sebab, dalam penanggulangan bencana, kecepatan respons sangat ditentukan oleh kesiapan yang dibangun jauh sebelum bencana terjadi.(Hms/Dir)
