Malang, pendoposatu.id – Upaya pemerintah meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial terus diperkuat melalui penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menegaskan digitalisasi sistem menjadi langkah penting untuk menekan kesalahan data penerima bantuan hingga di bawah 5 persen secara nasional.
Dalam kunjungan kerja dan halal bi halal di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (30/3/2026), Mensos melakukan sosialisasi DTSEN sekaligus berdialog dengan para camat, perangkat desa, dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Pertemuan tersebut difokuskan pada pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat agar penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran.
Menurut Gus Ipul, selama satu tahun terakhir pemerintah pusat bersama pemerintah daerah melakukan konsolidasi intensif guna memperbaiki kualitas basis data penerima bantuan. Pemutakhiran dilakukan secara berkala dengan melibatkan operator desa dan berbagai pihak terkait, termasuk BPJS.
“Selama satu tahun terakhir kita fokus melakukan konsolidasi data bersama daerah. Kabupaten Malang menjadi salah satu wilayah yang menunjukkan kesiapan cukup baik dalam memperbaiki validitas data penerima bantuan,” ujarnya.
Digitalisasi bantuan sosial sebelumnya telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi. Hasil uji coba menunjukkan sistem baru mampu meningkatkan ketepatan data, sehingga pemerintah memperluas implementasinya ke 40 kabupaten/kota di Indonesia. Apabila berjalan optimal, sistem digital tersebut akan diterapkan secara nasional.
Ia menambahkan, melalui sistem digital masyarakat dapat mengusulkan perubahan data maupun menyampaikan sanggahan apabila terdapat ketidaksesuaian informasi penerima bantuan. Mekanisme ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi sekaligus mempercepat pembaruan data kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan evaluasi di lapangan, sistem lama masih memiliki tingkat kesalahan data yang cukup tinggi. Namun melalui integrasi DTKS dengan digitalisasi layanan, angka kesalahan terus menurun secara signifikan.
“Dengan digitalisasi bansos, jalur distribusi akan semakin presisi sehingga bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Target kita tingkat error data bisa ditekan hingga di bawah 5 persen,” tegasnya.
Peran pemerintah desa dan pendamping PKH dinilai sangat penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Mereka menjadi penghubung antara masyarakat dengan sistem digital yang digunakan untuk memperbarui data penerima bantuan.
Dari hasil uji coba sebelumnya, baru sekitar 10 persen masyarakat yang dapat mengakses sistem secara mandiri. Karena itu, pemerintah terus mendorong sosialisasi berkelanjutan agar masyarakat semakin terbiasa menggunakan layanan digital.
Melalui penerapan DTSEN dan penguatan digitalisasi bansos, pemerintah berharap kualitas data kesejahteraan semakin akurat sehingga program bantuan sosial berjalan lebih efektif, transparan, serta tepat sasaran di seluruh daerah, termasuk Kabupaten Malang.
Penulis : nes
